Pembangunan Sektor Publik Kualanamu Terlambat

Medan, Kompas - Keterlambatan pembangunan sektor publik Bandar Udara Medan Baru di Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdampak besar pada sektor privat. Salah satu dampaknya adalah pengeluaran biaya perawatan sektor privat, seperti terminal penumpang dan kargo, oleh PT Angkasa Pura II.

PT Angkasa Pura II yang menjadi penanggung jawab pembangunan sektor privat khawatir keterlambatan pembangunan sektor publik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan bakal berdampak pada membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan.

”Seperti terminal kargo yang sudah selesai 100 persen pembangunannya. Tentu saja PT Angkasa Pura II harus mengeluarkan biaya perawatan untuk terminal kargo yang sudah jadi ini,” ujar Pimpinan Tim Manajemen Konstruksi Sektor Privat Priadi, Selasa (3/8).

Sektor privat lainnya, seperti terminal penumpang, kemajuan pembangunannya telah mencapai 65 persen. Bahkan, menurut Priadi, semua sektor privat yang menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura II bisa diselesaikan akhir tahun 2010. Akan tetapi, jika PT Angkasa Pura II menyelesaikan seluruh pekerjaan sektor privat sampai akhir 2010, sementara sektor publik tak terselesaikan pada waktu yang sama, biaya perawatan sektor publik menjadi beban tersendiri bagi BUMN tersebut.

”Jadi, ada rencana penyelesaian sektor privat pun dijadwalkan agak bersamaan waktunya dengan sektor publik, pada Juli 2012, meskipun rapat terakhir dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dinyatakan operasional Bandara Kualanamu ini rencananya pada akhir 2012,” katanya.

Sekretaris Project Implementation Unit Bandara Kualanamu PT Angkasa Pura II Sutjipto mengakui, perusahaannya bakal menanggung biaya perawatan yang tidak sedikit jumlahnya untuk terminal penumpang dan kargo jika sektor publik tak juga terselesaikan oleh Kementerian Perhubungan. ”Jumlahnya memang belum bisa kami hitung,” ujarnya. Saat ini terminal kargo yang telah jadi biaya perawatannya untuk sementara masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Akan tetapi, jika masa perawatan kontraktor selesai, biaya perawatan tersebut akan menjadi tanggungan PT Angkasa Pura II.

Menurut Priadi, kondisi tanah menjadi salah satu penyebab pembangunan sektor publik terkendala. ”Struktur tanah untuk landas pacu dinilai belum siap untuk mendapatkan beban cukup besar. Jadi, masih harus ada perlakuan khusus terhadap tanah tersebut sebelum dibangun landas pacunya,” kata Priadi.

Salah satu perlakuan khusus tersebut adalah pemasangan vertical drain, suatu alat untuk mengeringkan kadar air dalam tanah.

”Kalau untuk cepat selesai, vertical drain-nya harus dibangun rapat. Ini membutuhkan dana besar, sementara kemampuan APBN membiayainya terbatas. Bisa saja vertical drain-nya tak rapat, tetapi butuh waktu lama,” ujarnya.

Sutjipto mengungkapkan, bila pemerintah ingin menyelesaikan pembangunan sektor publik, memang dibutuhkan biaya besar untuk perlakuan khusus tanah yang dijadikan landas pacu.

”Keuangan pemerintah juga mungkin terbatas. Apalagi, ini satu-satunya bandara di Indonesia yang pembangunannya murni dibiayai APBN. Sementara bandara lain, rata-rata pembangunannya dibiayai bantuan pinjaman luar negeri,” katanya. (BIL)