Sultan-Kemiskinan Dipastikan Turun

GUNUNG KIDUL, KOMPAS - Dalam lima tahun terakhir, warga Gunung Kidul sama sekali tidak mengalami musim paceklik pangan. Tahun ini, wilayah yang biasanya dilanda kekeringan mendapat curah hujan cukup. Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yakin, jumlah warga miskin di Gunung Kidul turun tahun 2010.

Ketiadaan musim paceklik pangan, menurut Sultan, menguntungkan warga pedesaan. Tabungan warga Gunung Kidul berupa kayu jati dan ternak sapi masih tersimpan sebagai "deposito" karena tidak sem- pat dijual untuk pemenuhan kebutuhan pangan atau pembelian air.

"Sampai akhir tahun anggaran, kemiskinan di Gunung Kidul pasti turun," ujar Sultan usai acara syawalan bersama pejabat pemerintahan Gunung Kidul, Selasa (5/10).

Pemerintah Provinsi DIY dipastikan akan mendukung upaya pengentasan warga miskin di Gunung Kidul melalui pembagian dana APBD. Program penanggulangan kemiskinan ini sepenuhnya merupakan kewenangan kabupaten. "Orang miskin itu tidak mungkin habis. Perlu langkah riil untuk mengurangi kemiskinan," ujarnya.

Jaminan asuransi

Salah satu langkah riil yakni jaminan asuransi premi murah bagi warga yang terancam miskin. Sultan mencontohkan, orang miskin menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang konsumsi per bulannya di bawah Rp 241.000. "Mereka yang pendapatannya Rp 242.000 ke atas dan tidak dinyatakan miskin ini perlu dijamin dan dibiayai terutama kalau sakit agar tidak menjadi jatuh miskin," kata Sultan.

Bupati Gunung Kidul Sumpeno Putro menargetkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 50 persen dalam lima tahun ke depan. Pengurangan angka kemiskinan ini antara lain dilakukan dengan memprioritaskan program pembangunan yang sanggup mengangkat ekonomi masyarakat.

Mayoritas warga Gunung Kidul yang sebagian besar petani diharapkan tidak hanya menggantungkan hidup dari pertanian tadah hujan. Mereka harus menciptakan peluang baru untuk keberagaman profesi melalui peternakan, perikanan, atau pengolahan hasil pertanian.

Demi keberhasilan pengentasan kemiskinan, Sultan berharap program pembangunandi wilayah kabupaten/kota harus senapas dengan program di provinsi. Program strategis dan prioritas di daerah yang biasanya dijalankan selama beberapa tahun harus dibicarakan secara khusus dengan Pemerintah Provinsi agar bisa berkelanjutan sehingga jelas pola penganggarannya. (WKM)