IKMI : PP ASI Belum Sepenuhnya Lindungi Ibu Menyusui - Kompas.com

IKMI : PP ASI Belum Sepenuhnya Lindungi Ibu Menyusui

Kompas.com - 07/06/2012, 07:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah No. 33 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah disahkan. Namun demikian, Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI) menilai, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan semangat untuk melindungi Ibu dan Anak dalam pemberian ASI Eksklusif.

Ketua IKMI Nia Umar, mengatakan, keberadaan PP ASI yang telah disahkan pada 1 Maret 2012 belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada ibu menyusui, melainkan memberi celah bagi produsen susu formula untuk masuk dan berpromosi.

"Kami khawatiran kondisi menyusui Indonesia menurun lagi. Karena negara kita menjadi salah satu target dari produsen susu setelah China," ujarnya, saat acara konferensi pers di Sekretariat IKMI, Rabu, (6/6/2012), di Jakarta.

Nia menyampaikan, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan semangat untuk melindungi Ibu dan Anak dalam pemberian ASI Eksklusif, yaitu pasal 6, pasal 15 dan pasal 21 (2).

Pada pasal 6 PP 33/2012 disebutkan bahwa "setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya". Penggunaan kata "harus" dalam pasal ini, menurut Nia, tidak selaras dengan semangat UU Kesehatan yang melindungi ibu dan bayi dalam memberi dan mendapatkan ASI, sehingga bunyi kalimat ini kurang tepat terhadap niat melindungi, mendukung dan mempromosikan ASI.

"Kami sudah mengusulkan untuk mengubah bunyinya menjadi Setiap ibu yang melahirkan harus dilindungi dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, namun usulan ini tidak diakomodasi," katanya.

Nia memaparkan, banyak riset sudah membuktikan bahwa hampir semua ibu ingin untuk menyusui anaknya. Jadi tidak perlu diharuskan pun, seorang ibu akan menyusui anaknya. Kata Nia, justru banyak ibu gagal menyusui akibat mereka tidak mendapatkan dukungan dari fasilitas layanan kesehatan, seperti tidak adanya ruang rawat gabung dan tidak dilaksanakannya Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Padahal itu merupakan salah satu langkah penting dalam keberhasilan menyusui.

Sementara pada pasal 15 yang berbunyi "dalam hal pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, bayi dapat diberikan susu formula bayi." Pasal ini bertentangan dengan pasal 8 dan 9 yang menyebutkan bahwa jika ibu tidak dapat memberikan ASI maka harus diupayakan pemberian ASI perah ataupun donor ASI. Substansi mengenai formula dirasa kurang tepat mengingat PP ini membahas pemberian ASI.

Sedangkan pasal 21 (2) yang berbunyi "Bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan atau kegiatan lain yang sejenis." Menurut pandangan IKMI, pasal ini sangat bertentangan dengan semangat UU Kesehatan yang berupaya melindungi ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi.

Nia menganggap, pasal ini justru membuka peluang bagi produsen susu formula untuk melakukan kegiatan pemasaran produk melalui kerjasama dengan tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan Pemerintah. Padahal, telah menjadi pemahaman umum bahwa kerjasama semacam ini menimbulkan konflik kepentingan di kalangan tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan Pemerintah.

"IKMI sangat menyesalkan dicantumkannya pasal ini karena PP ASI seharusnya melindungi ibu dan anak dari eksploitasi untuk kepentingan industri/pasar, bukan malah membuka peluang kerjasama," tambah Nia.

Mengingat PP tentang pemberian ASI Eksklusif ini sudah disahkan dan ditandatangani Presiden, upaya yang dilakukan selanjutnya oleh IKMI adalah melakukan uji materil terhadap pasal-pasal tersebut. IKMI juga akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan pemberian ASI eksklusif dalam kapasitasnya sebagai konselor menyusui.

"Kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama memantau segala upaya yang berpeluang untuk mereduksi semangat melindungi pemberian ASI dari pasal-pasal yang telah disebutkan tadi," tegasnya.

EditorAsep Candra
Terkini Lainnya
Panduan Memilih Sepeda Gunung
Panduan Memilih Sepeda Gunung
Feel Good
Goresan pada Kacamata Hitam? Tuntaskan dengan Campuran Ini
Goresan pada Kacamata Hitam? Tuntaskan dengan Campuran Ini
Look Good
Cara Efektif Atasi “Baby Blues”
Cara Efektif Atasi “Baby Blues”
Feel Good
Pengaruh Ibu Kurang Gizi pada Kesehatan Janin
Pengaruh Ibu Kurang Gizi pada Kesehatan Janin
Feel Good
Menikmati Hidup, Beginilah Gaya Obama Saat Jadi Turis
Menikmati Hidup, Beginilah Gaya Obama Saat Jadi Turis
Look Good
Agar Anak Tak Berpuasa Hanya demi Hadiah
Agar Anak Tak Berpuasa Hanya demi Hadiah
Feel Good
Mengajarkan Anak Puasa Pertama
Mengajarkan Anak Puasa Pertama
Feel Good
Ajarkan Kebaikan Ini Kepada Anak Selama Bulan Puasa
Ajarkan Kebaikan Ini Kepada Anak Selama Bulan Puasa
Feel Good
Rugi Kalau Anak Tak Punya Kesempatan Bermain di Luar…
Rugi Kalau Anak Tak Punya Kesempatan Bermain di Luar…
BrandzView
3 Tanda untuk Segera Cari Pekerjaan Baru
3 Tanda untuk Segera Cari Pekerjaan Baru
Feel Good
Pergeseran Waktu Kerja Sebabkan Pria Sulit Punya Anak
Pergeseran Waktu Kerja Sebabkan Pria Sulit Punya Anak
Feel Good
Yoghurt Dengan Aneka Rasa, Bagaimana Nilai Gizinya?
Yoghurt Dengan Aneka Rasa, Bagaimana Nilai Gizinya?
Eat Good
Apa yang Terjadi Kala Anda Berlaku Kasar pada Pramusaji di Restoran?
Apa yang Terjadi Kala Anda Berlaku Kasar pada Pramusaji di Restoran?
Feel Good
Terungkap, Rahasia Pria Supaya Tampak Lebih Seksi
Terungkap, Rahasia Pria Supaya Tampak Lebih Seksi
Feel Good
Fenomena Patah Hati Nasional karena Tunangan Raisa dan Hamish
Fenomena Patah Hati Nasional karena Tunangan Raisa dan Hamish
Feel Good
Close Ads X