Presiden juga menunjuk Rudi Rubiandini Suharsyah sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Chatib Basri sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Keempat pejabat baru itu akan dilantik pada Kamis ini di Istana Negara, Jakarta.
Jabatan Menkes dan Wamen ESDM sempat lowong karena kedua pejabat sebelumnya meninggal dunia. Endang Rahayu
Nafsiah dan Rudi sebelumnya menjalani fit and proper test di hadapan Presiden. Keduanya telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Presiden memilih Nafsiah dengan pertimbangan kemampuan, pengalaman, dan pengabdian, serta komitmen dan kerja nyata Nafsiah dalam menyehatkan masyarakat. Rudi dipilih karena dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan, dan komitmen untuk memajukan bidang energi dan sumber daya mineral Indonesia. Ia juga dipandang memiliki kecakapan seperti Widjajono.
”Segera setelah menjabat pada posisi menteri dan wamen, keduanya akan menandatangani kontrak kinerja dan juga pakta integritas,” kata Presiden.
Presiden memilih Chatib sebagai Kepala BKPM karena aktif memberikan masukan tentang ekonomi dunia usaha, terutama saat ia menjabat Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN). Pemilihan Hendarman mempertimbangkan kemampuannya di bidang hukum. Mantan Jaksa Agung itu diharapkan menyelesaikan soal sengketa tanah.
Nafsiah Mboi memiliki pengalaman amat beraneka, mulai dari PNS di Depkes (1964-1998), anggota DPR (1992-1997), hingga Direktur Departemen Gender dan Kesehatan Perempuan di WHO Pusat, Geneva, Swiss (1999-2002). Dilahirkan di Sengkang, Sulawesi Selatan, 14 Juli 1940, ia dokter umum dan dokter spesialis anak lulusan FKUI. Ia menikah dengan Brigjen Purn dr Ben Mboi MPH, mantan Gubernur NTT, dan dikaruniai tiga anak dan lima cucu.
Dari Slowakia, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai, penunjukan Rudi sebagai Wamen ESDM dan Chatib sebagai Kepala BPKM tepat. ”Kepala BKPM harus diterima internasional,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menilai, pergantian Kepala BPN tidak jaminan reforma agraria berjalan lebih baik mengingat reputasi Hendarman.