Reshuffle Kabinet Tak Janjikan Kemajuan

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com -- Hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II dianggap belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Dengan masih didominasi politisi, sulit diharapkan jajaran menteri itu dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan memihak kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani dan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari, yang ditemui dalam kunjungan di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (19/10/2011). Keduanya menanggapi penambahan sejumlah wakil menteri, pergeseran, dan pergantian menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Puan Maharani menilai, hasil reshuffle belum memenuhi niat awal untuk membenahi kinerja kabinet agar lebih baik. Beberapa menteri yang kurang bagus masih dipertahankan, kabinet bertambah gemuk dengan tambahan wakil menteri, sementara sebagian menteri baru belum punya jejak rekam profesional yang meyakinkan.

"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden, tapi hasil perombakan sekarang ini memunculkan pertanyaan, sebenarnya itu untuk kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan kelompok politik? Melihat kabinet baru, saya rasa tidak akan ada kemajuan, dan Indonesia akan begini-begini saja," tuturnya.

Meski begitu, Puan berharap, kabinet baru segera membuktikan diri bekerja untuk rakyat. Salah satu agenda penting saat ini adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hajriyanto mengungkapkan, proses reshuffle kabinet kali ini memperlihatkan sistem komunikasi politik yang masih lemah, baik di tingkat Presiden maupun di partai politik. Pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tjitjip Syarif Sutardjo, dinilai cukup mendadak dan tak dikomunikasikan secara jelas. Proses itu terkesan misterius dan hanya ditentukan kelompok elite saja.

"Ini jadi pelajaran agar semua pihak, terutama partai politik, meningkatkan keterbukaan. Kalau prosesnya transparan, kemungkinan tidak muncul kontroversi semacam itu," kata politisi yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimina Suharli, mendukung reshuffle Presiden.

Bagi keduanya, para menteri hasil perombakan sepatutnya diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan tugasnya dan membuktikan kinerjanya. "Saya tidak mengatakan pesimistis atau optimistis, tetapi mari kita beri kesempatan kabinet baru untuk bekerja, setidaknya enam bulan. Kita tunggu bagaimana kerjanya," kata politisi yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.