Menkes Dukung Studi Sosial Ekonomi Kanker

Jakarta, Kompas - Bukan rahasia lagi, keluarga dan pasien penyakit kanker harus mengeluarkan biaya tinggi untuk perawatan dan pengobatannya. Namun hingga kini belum diketahui sejauh mana dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan invasifnya pertumbuhan sel itu bagi masyarakat.

Data ini diperlukan sebagai potret atau gambaran pemerintah dalam menyongsong beroperasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) melalui badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) pada 2014.

Mulai tahun 2012 mendatang dimulai studi dampak sosial ekonomi kanker yang digelar di delapan negara. Program bertajuk Fase II Studi Action (ASEAN Costs In Oncology) ini akan meneliti 10.000 pasien di negara-negara ASEAN Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Indonesia mendapatkan porsi terbesar sebanyak 2.400 pasien.

Negara anggota ASEAN lain, Timor Leste dan Brunei tidak ikut serta karena tidak memiliki kapasitas penanganan kanker. Sementara Singapura juga tidak dilibatkan karena pasiennya level menengah ke atas dari negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Jumat (16/12/11) di Jakarta, mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap hasil penelitian secara menyeluruh - mulai dari diagnosa, perawatan, pengobatan, biaya transportasi pasien dan keluarga, psikis - bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional.

Diungkapkan riset kesehatan dasar 2007, hanya menghitung penyakit tumor yaitu 4,3 per 1000 penduduk Indonesia. Untuk penyakit kanker diperkirakan lebih sedikit dari jumlah itu.

Menkes mengatakan kanker merupakan penyebab kematian nomor 7 setelah stroke, tuberculosis, hipertensi, cidera, perinatal, dan diabetes mellitus. "Besarnya permasalahan kanker ditambah dengan kondisi sebagian besar (70 persen) kasus kanker ditemukan pada stadium lanjut yang tentunya selain angka bertahan hidup rendah juga akan menyerap anggaran yang cukup besar. Dari data penyerapan PT Askes, kanker menempati urutan ke-4 penyerapan biaya rawat jalan dan tindak lanjut pada tahun 2010," ucapnya.