Kompas.com - 30/06/2020, 18:54 WIB
|
Editor Wisnubrata

Hanya saja, tujuan penggunaan pajak kembali seperti semula, yaitu untuk merawat jalan.

Meski pengguna sepeda tidak memerlukan surat izin mengemudi, mereka wajib mengikuti aturan bersepeda, serta pembayaran pajak.

Mereka yang melanggar aturan bersepeda akan diganjar hukuman dari pemerintah, berupa penjara, denda, dan penghentian operasional sepeda untuk sementara waktu.

"Semua sepeda yang tidak memakai peneng tahun 1950 di jalanan umum akan ditahan," ucap R. Soewirjo, mantan Walikota Jakarta seperti dikutip dalam Java Bode.

Penerapan pajak sepeda mulai longgar seiring berkurangnya jumlah sepeda di kota-kota besar di Indonesia pada 1970-an.

Secara resmi, pajak sepeda tidak lagi berlaku usai diterbitkannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Negara yang berikan insentif bagi pesepeda

Di tengah pemberitahuan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terkait regulasi untuk mengatur keamanan pesepeda yang sedang disusun pemerintah, sejumlah negara di dunia justru memberi insentif bagi pengendara sepeda.

Seperti dikutip laman discerningcyclist.com, pada akhir 2018 lalu pemerintah Belanda telah mengumumkan akan menyediakan dana 390 juta Euro (sekitar Rp 6,2 triliun) untuk infrastruktur sepeda.

Pemerintah Belanda berupaya mendorong 200.000 orang lebih untuk bersepeda menuju dan dari tempat kerja pada tahun 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.