Tolak Perpanjangan PPKM, Begini 5 Usul Didi Riyadi untuk Pemerintah

KOMPAS.com - Didi Riyadi merilis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali.

Musisi dan aktor ini menyampaikan pendapatnya itu melalui surat yang diunggah di akun Instagramnya. Curahan hatinya itu datang dari kepeduliannya dan pengalamannya sebagai masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dalam suratnya, Didi menolak perpanjangan PPKM darurat yang sedang diwacanakan oleh pemerintah.

Menurutnya, pembatasan itu hanya akan membuat masyarakat Indonesia sulit bertahan hidup. Khususnya karena kesulitan mencari penghidupan dan mendapatkan penghasilan.

Baca juga: Surat Terbuka Didi Riyadi Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

"Simple saja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," kata Didi dalam suratnya.

Dalam argumennya, ia mengatakan banyak orang sudah kehilangan mata pencahariaan sejak awal pandemi. Selain itu, PPKM dan regulasi serupa yang diberlakukan pemerintah tidak terbukti efektif membendung penyebara virus Covid-19.

Alih-alih memperpanjang status PPKM darurat yang membuat masyarakat sengsara, Didi mengusulkan beberapa hal kepada Presiden Jokowi yakni:

• Menerapkan pembatasan yang lebih ramah

Lockdown, karantina, PPKM atau apapun namanya seharusnya bisa diupayakan dalam bentuk yang lebih ramah. Khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya buruh harian lepas dan para pedagang.

Didi mengatakan, sejumlah kalangan itu hidup dari pendapatannya sehari-hari, bukan gaji bulanan.

"..terlepas pekerjaanya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya," ujar Didi seperti dikutip dari unggahannya.

Baca juga: INFOGRAFIK: Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban di Wilayah PPKM Darurat