Program Keluarga Berencana untuk Menekan Angka Pernikahan Dini

KOMPAS.com – Perkawinan anak seharusnya dihindari, apalagi tanpa perencanaan keluarga yang matang, karena banyak maslaah menanti.

Tidak hanya beresiko tinggi bagi kesehatan, dari sisi ekonomi dan emosi pun pada umumnya anak belum matang.

Faktanya, dii masa pandemi ini terdapat peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan anak bawah umur.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa kehamilan tidak direncanakan setidaknya dapat bersumber pada dua hal.

Baca juga: Pernikahan Dini di Gresik Melonjak sejak Pandemi Covid-19, Ini Faktornya

Yakni pasangan usia subur yang tidak segera melakukan kontrasepsi pasca persalinan atau abortus, serta kehamilan tanpa pernikahan.

“Keduanya bisa terjadi karena mereka tidak memahami kesehatan reproduksi, sehingga perlu diberikan edukasi atau pemahaman terkait masalah ini,” ujar Hasto dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN Rabu (29/9/2021).

Untuk memberikan sosialisasi dan layanan kontrasepsi, BKKBN terus menggiatkan program keluarga berencana (KB) di daerah-daerah Indonesia, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Banyak perempuan usia produktif yang tidak berani datang ke fasilitas keluarga berencana selama pandemi karena takut tertular virus corona.

Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melakukan terobosan penyuluhan proaktif door to door (pintu ke pintu) untuk penyuluhan kontrasepsi dan mempermudah cara mendapatkan layanan tersebut.

Baca juga: Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

“BKKBN mengubah strategi. Penyuluh kini boleh membawa alat kontrasepsi yang disampaikan ke fasyankes. Kami juga membuka layanan KB di banyak titik, juga meluncurkan Gerakan Sejuta Akseptor dan melakukan pemasangan alat kontrasepsi gratis, mudah diakses dan tersedia,” tutur Hasto.

Selain itu, BKKBN juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus ke kabupaten/kota. Klaim BPJS untuk pemasangan alat kontrasepsi juga dipermudah.

“Anggaran bisa diklaim ke dinas Keluarga Berencana kota setempat, terkait jasa bidan dan dokter yang melakukan jasa pemasangan kontrasepsi,” imbuh Hasto.

KPCPEN Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 bertema Program Keluarga Berencana di Masa Pandemi (28/9/2021).

Generasi Berencana

Guna membantu para orang tua dan pendidik, serta mengoptimalkan program-program edukasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi, BKKBN memiliki jejaring penyuluh yang terdidik.