Tampung Program Prioritas, Pemerintyah Ubah APBN 2010

JAKARTA, KOMPAS.com- Di awal tahun depan, pemerintah akan mengajukan kepada Panitia Anggaran DPR mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2010. Perubahan dilakukan untuk menampung 15 program prioritas yang baru ditetapkan oleh pemerintahan untuk program 100 hari maupun lima tahun mendatang.

Pengajuan perubahan akan dilakukan pada Maret 2009 mendatang. Demikian disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisyahbana, dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat terbatas dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (1/12).

Rapat mengenai rencana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Perubahan APBN itu, intinya untuk mengakomodasi program prioritas yang baru ditetapkan dan membutuhkan tambahan dana," ujar Armida.

Menurut Armida, pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimungkinkan untuk mengajukan APBN-P pada bulan Maret 2010. Biasanya APBN-P dilakukan pada bulan September. Akan tetapi, karena adanya pemerintahan baru, maka APBN-P bisa dimajukan perubahannya pada bulan Maret sehingga pada bulan September mendatang tidak ada lagi perubahan APBN 2010, tambah Armida.

Armida belum mau merinci pos-pos apa yang akan diubah dengan perubahan APBN 2010 itu. Yang jelas, akan ada beberapa penyesuaian dalam APBN-P 2010 itu, lanjutnya.

Dalam catatan Kompas, Sri Mulyani yang pernah ditanya pers seusai pelantikan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono di Gedung MPR/DPR, menyatakan APBN 2010 yang sudah ditetapkan bersama pemerintah dan DPR pada Oktober lalu, belum ada rencana untuk direvisi. Apalagi, kabinet baru juga belum dibentuk.

Ia menjelaskan, dalam APBN 2010 telah disetujui untuk lebih fleksibel dengan menambahkan pasal yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk meningkatkan belanja hingga 2 persen apabila kelak dibutu hkan.

Langkah ini untuk berjaga-jaga terkait adanya kemungkinan peningkatan belanja bila nanti dibutuhkan dalam kabinet baru. (Kompas, 21/10)

Kali ini istimewa

Adapun mengenai rencana Musrenbangnas, yang akan diselenggarakan Bappenas bersama Mendagri pada 11-13 Desember 2009 di Jakarta, akan diikuti oleh 1.500 peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, Musrenbangnas saat ini agak istimewa mengingat bukan lagi menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk satu tahun seperti biasanya, akan tetapi justru menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan.

Dalam pelaksanaannya, rapat-rapat pleno di Musrenbangnas nanti akan dibagi dalam komisi-komisi dan dibagi dalam empat kelompok wilayah. Hasil dari Musrenbangnas nantinya akan disinergikan dan disinkronkan program-program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ujar Gamawan lagi.