Diragukan, Komitmen Arab Lindungi TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Muhamad Amin Al-Khayyat, di tengah desakan agar Kerajaan Arab Saudi membentuk nota kesepahaman bersama soal perlindungan TKI berdasarkan prinsip HAM dan pekerjaan layak, mempersilakan Pemerintah Indonesia menempuh jalur-jalur khusus.

"Kalau Pemerintah Indonesia menginginkan adanya MOU, bisa dilakukan dengan jalur-jalur khusus, baik dengan pihak Arab Saudi maupun Kedutaan Besar RI yang ada di Arab Saudi," ujar Dubes Abdurrahman yang diterjemahkan oleh penerjemah, Kamis (18/11/2010) di kediamannya di Menteng, Jakarta.

Namun, tanpa MOU, kata Dubes Abdurrahman, Pemerintah Arab Saudi selalu memastikan keselamatan para tenaga kerja asing yang bekerja di negara tersebut, termasuk pekerja domestik asal Indonesia. "Pemerintah Arab Saudi memastikan hak-hak umum dan hak-hak khusus mereka terpenuhi. Semua ini terwujud tanpa ada MOU dengan negara bersangkutan," tegasnya.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, hal ini menunjukkan keengganan Kerajaan Arab Saudi memberikan perlindungan kepada pekerja domestik asal Indonesia melalui kerangka hukum. Maka dari itu, komitmen Arab Saudi untuk melindungi pekerja domestik Indonesia diragukan.

Anis juga menyayangkan pihak Arab Saudi tak menggunakan momentum ini untuk memformalkan komitmennya melalui nota kesepahaman. Pernyataan Kerajaan Arab Saudi bahwa pihaknya selalu melindungi TKI, yang dikatakan selalu dimuliakan dan dianggap anggota keluarga sendiri oleh majikan, tak sesuai fakta. "Jika ada perlindungan, tak mungkin ada kasus Sumiati. Faktanya, tak ada perlindungan terhadap TKI," katanya.