36 Tahun PPP dan Ancaman Perpecahan

JAKARTA, SENIN — Hari ini, 5 Januari 2009, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) genap berusia 36 tahun. Partai berlambang kabah itu merupakan hasil fusi dari empat parpol Islam pada 5 Januari 1973, yakni Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Perti.
    
Dari segi kematangan berpolitik dan mengartikulasi aspirasi masyarakat Indonesia, tentunya tidak usah diragukan lagi bahwa PPP telah mempunyai pengalaman yang cukup panjang. Namun, di usianya yang memasuki kategori dewasa untuk berpolitik itu, PPP justru terus digerus konflik internal yang seolah tidak pernah berkesudahan.
    
Sinyal "konflik" terbaru di antara elite PPP menjelang perayaan hari lahirnya (harlah) ke-36 PPP yang terekam publik adalah manuver Ketua Majelis Pertimbangan (MPP) PPP Bachtiar Chamsyah yang menggagas koalisi prapemilu guna mendukung kembali duet Yudhoyono-Kalla di Pilpres 2009.

Koalisi empat parpol yakni PPP, PG, PKB, dan PD, yang diwacanakan dalam pertemuan bertajuk "Refleksi Akhir Tahun: Menggagas Koalisi Prapemilu" di Hotel Sahid, Selasa (30/12), itu diarahkan untuk membentuk koalisi mendukung pemerintahan yang kuat dan jujur.

Bachtiar Cahmsyah yang juga menteri sosial itu berpendapat bahwa koalisi pemerintahan ke depan tidak boleh lagi seperti saat ini yang masih sangat cair karena para petinggi maupun aktivis partai pendukung kerap bermanuver sendiri di parlemen yang berbeda dari sikap pemerintah.
    
Sementara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam berbagai kesempatan berulang kali menegaskan bahwa dengan siapa PPP berkoalisi baru bisa ditentukan setelah mengetahui hasil pemilu legislatif. "Untuk berkoalisi itu butuh modal, yakni berapa kursi DPR yang didapat suatu partai. Karena itu tidak bisa koalisi itu ditentukan sejak sekarang ini," katanya.
    
Demikian pula dalam hal pencalonan presiden, DPP PPP juga belum menentukan siapa kandidat yang akan didukungnya untuk saat ini. Soal pertemuan lintas parpol yang digagas Bachtiar Chamsyah, Suryadharma mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut antara dirinya dengan Bachtiar Chamsyah pascapertemuan Sahid tersebut.
    
Suryadharma juga mengaku belum paham dengan maksud Bachtiar Chamsyah menggelar acara itu karena berdasarkan aturan di PPP hal itu dinilai tidak lazim. "Forum itu tidak lazim karena MPP memberikan pertimbangannya untuk kalangan internal, yakni kepada DPP atau Ketua Umum. Sementara kegiatan kemarin untuk eksternal. Tapi insya Allah tidak ada perpecahan di PPP," ujarnya lagi.
    
Dalam kaca mata pengamat politik LIPI, Lili Romli, gerakan yang dilakukan Bachtiar itu semakin memperjelas perpecahan di tubuh DPP PPP yang selama ini terkonsentrasi dalam dua kubu, yaitu kubu Suryadharma Ali yang mewakili Nahdlatul Ulama dan kubu Bachtiar Chamsyah dari Parmusi.

"Kalau selama ini hanya baru terlihat dari kulitnya, tapi dengan gerakan yang dilakukan oleh Pak Bachtiar itu semakin terlihat perpecahan di dalam tubuh PPP," ujar Lili Romli.

Apabila konflik kepentingan dua kelompok besar aliran yang ada di tubuh PPP ini tidak segera diatasi, tentunya bisa dipastikan bakal berbahaya bagi PPP dalam persiapannya menghadapi pemilihan umum yang hanya tinggal beberapa bulan.