Subsidi Tarif BRT Dibutuhkan

SEMARANG, SENIN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menilai subsidi tarif dibutuhkan dalam pengoperasian bus rapid transit atau BRT. Dengan demikian, tarif yang diberlakukan nantinya tidak memberatkan masyarakat luas.

"Jika tarif BRT nantinya lebih mahal daripada angkutan umum, masyarakat tidak akan mau beralih menggunakan angkutan ini," ujar anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Agung Budi Margono, seusai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (2/2).

Menurut Agung, subsidi tarif tersebut wajib hukumnya jika Pemerintah Kota Semarang menghendaki masyarakat Kota Semarang mau beralih menggunakan BRT demi terciptanya lalu lintas yang bebas macet.

Namun, Agung menyayangkan belum adanya pengajuan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang terkait subsidi tarif BRT tersebut. "Hingga kini, saya belum menerima adanya pengajuan tersebut," ucap anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Padahal, lanjut Agung, subsidi itu diperlukan agar tarif BRT dapat lebih kompetitif dibandingkan angkutan umum lain. Subsidi itu merupakan cerminan tanggung jawab pemerintah dalam mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal.

Pakar transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, idealnya tarif untuk BRT disubsidi antara 40 dan 60 persen dari harga tarif riil. "Hal ini seperti yang diterapkan kota-kota besar di negara-negara maju seperti Rotterdam dan Den Haag di Belanda serta Bogota, Kolombia. Jika tarif tidak disubsidi, jangan harap program BRT akan berhasil," ucap Djoko.

Dengan adanya subsidi tarif bagi BRT, Djoko menuturkan, akan tercipta angkutan umum massal yang murah dan terjadwal. "Angkutan seperti inilah yang akan membuat pengguna kendaraan pribadi beralih," katanya.

Kendati demikian, Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip tetap optimistis bahwa masyarakat akan beralih menggunakan BRT walaupun tidak terdapat subsidi. "Jika angkutan umum lain saja bisa, kenapa BRT tidak," ucapnya.

Pengoperasian

Rencananya, Pemkot Semarang akan mengoperasikan BRT koridor I Mangkang-Penggaron untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 2009 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Semarang yang ke-462. Hingga kini, sebanyak 53 halte BRT di koridor tersebut sudah rampung.

Namun, Agung dan Djoko memprediksi pengoperasian BRT tersebut akan tertunda karena ketidaksiapan Pemkot Semarang terkait kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Menanggapi hal tersebut, Sukawi memastikan pengoperasian BRT akan selesai tepat waktu walaupun masih banyak pekerjaan yang belum tuntas, seperti pemasangan marka, rambu, dan kesiapan kelembagaan. "Masih ada waktu tiga bulan lagi untuk menyelesaikannya," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Semarang Andi Agus Wandono menambahkan, pihaknya akan segera mengadakan pembahasan mengenai sistem manajemen yang terpadu dalam pengoperasian BRT agar pengoperasiannya bisa tepat waktu. "Kemungkinan, minggu depan akan kami bahas dalam rapat," katanya.