Pengoperasian BRT Dipaksakan

SEMARANG, KOMPAS.com — Pengoperasian bus rapid transit atau BRT pada saat hari jadi Kota Semarang tanggal 2 Mei mendatang terlalu dipaksakan. Pasalnya, kesiapan sarana transportasi massal tersebut belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Agung Budi Margono, Senin (27/4), mengatakan, pengoperasian BRT belum memenuhi standar kelayakan untuk dipaksakan beroperasi pada 2 Mei mendatang. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksiapan infrastruktur pendukung, seperti belum dibuatnya marka jalan, pemasangan rambu yang belum selesai, dan tidak adanya mesin penjual tiket.

Menurut Agung, dipaksakannya pengoperasian tersebut memperlihatkan ketidakseriusan Pemkot Semarang untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat.

"Pemkot bisa saja tetap mengoperasikan BRT, tetapi akhirnya ala kadarnya. Tidak memerhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan penumpang," kata Agung.

Padahal, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Semarang telah memastikan dapat memenuhi berbagai aspek tersebut ketika BRT dioperasikan. Seminggu menjelang pengoperasian, tidak terlihat tanda-tanda adanya pembuatan marka dan pemasangan mesin tiket. Yang terlihat hanya pemasangan rambu di beberapa shelter.

Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai, diteruskannya pengoperasian BRT hanya akan menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya marka dan rambu jalan sehingga berpotensi membuat jalanan macet. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola transportasi massal di Kota Semarang.

"Beginilah jadinya kalau pejabat tidak pernah menggunakan angkutan umum, tidak pernah merasakan kesulitan masyarakat bawah," ujar Joko.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Semarang Andi Agus Wandono mengakui, pengoperasian BRT pada 2 Mei mendatang memang belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. "Namun, apa salahnya diuji coba dulu. Nanti akan kita evaluasi pengoperasiannya," ujarnya.

Menurut Andi, pengoperasian BRT masih terkendala olehnya besarnya biaya operasional. Pembentukan konsorsium hanya melibatkan delapan pengusaha angkutan. "Perekrutan pekerja penjaga tiket akan menambah beban biaya. Jika pada saat evaluasi pemasukannya tidak menutup biaya operasional, maka akan diberhentikan dulu programnya," ucap Andi.

Dalam peluncuran perdananya, Andi mengakui, BRT tidak akan menggunakan mesin tiket dan marka jalan. Penumpang akan membeli tiket secara manual melalui kondektur. Hingga kini, Pemkot telah merekrut 40 pengemudi dan kondektur untuk mengoperasikan 20 bus.