Terbanyak, Jumlah Korban "Trafficking" Jabar

BANDUNG, KOMPAS - Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah korban terbanyak dalam kasus perdagangan manusia (trafficking). Data Jaringan Gerakan Perempuan Antitrafficking Jabar menunjukkan, dari 2007 sampai Juni 2008 ada 232 korban perdagangan manusia asal Jabar, yakni 28 anak-anak, 23 bayi, dan 181 perempuan dewasa. Jumlah itu 84 persen dari keseluruhan korban perdagangan manusia secara nasional.

Data itu dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar saat membuka acara pembekalan pengarusutamaan jender kepada pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi Jabar, Selasa (25/5) di Bandung. "Daerah asal korban adalah Indramayu (54 persen), Sukabumi (13 persen), Cimahi (11 persen), dan Garut (6 persen)," katanya.

Pembekalan diadakan agar pejabat memiliki kesadaran tentang pentingnya kesetaraan jender dalam kebijakan yang mereka buat. Jabar, ujar Linda, adalah daerah pertama di Indonesia yang mengadakan kegiatan pembekalan kepada pejabat tentang kesetaraan jender.

Linda mengapresiasi upaya Pemprov yang membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tim tersebut hingga saat ini bekerja sama dengan tiga daerah dalam memulangkan korban perdagangan manusia, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Dalam waktu dekat tim itu akan bekerja sama dengan Kalimantan Barat yang juga merupakan daerah transit sekaligus tujuan perdagangan manusia.

"Kasus trafficking menjadi pekerjaan bersama. Saya mengimbau tenaga kerja yang bekerja di luar daerah agar tidak mudah tertipu dengan bujukan makelar atau sponsor dengan iming-iming gaji besar. Sebab, banyak kejadian trafficking bermodus penipuan semacam itu," kata Linda.

Peka jender

Kepada pejabat eselon II, Linda mengatakan, program-program yang mendukung kesetaraan jender dapat dimulai dengan penganggaran yang responsif terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, kesetaraan jender bisa dilakukan dengan memerhatikan hal-hal kecil. "Jalan rusak, misalnya, harus segera diperbaiki dinas pekerjaan umum. Jangan sampai karena jalan rusak, ibu yang hendak melahirkan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan sehingga ibu atau bayi tidak bisa diselamatkan," katanya.

Pembuat kebijakan harus memahami, pengertian jender dan jenis kelamin berbeda. Jenis kelamin bersifat kodrati dan tidak bisa diubah sehingga secara biologis membedakan laki-laki dan perempuan. Adapun jender merupakan konstruksi sosial yang dibangun masyarakat. "Jender dan sifat-sifat yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki itu bisa dipertukarkan," katanya. (REK)