Pengungsi Enggan Huni Rumah Bantuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Minat pengungsi letusan gunung Merapi untuk menetap di rumah-rumah bantuan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan masih sangat rendah. Akibatnya dari rencana pembangunan 2.682 unit hanya 164 unit yang dipakai.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hemengku Buwono X mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (2/8/2011) usai menghadiri Rapat Koordinasi tentang Bantuan Rekonstruksi di Merapi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Menurut Sultan, Pemerintah Provinsi Yogyakarta menyediakan rumah baru seharga Rp 30 juta untuk masyarakat korban letusan Gunung Merapi yang mau direlokasi ke tempat aman. Hingga saat ini sudah dibangun 164 rumah murah dari target 2.682 rumah yang harus dibangun.

"Hingga saat ini, sudah 164 rumah dibangun. Seharusnya kalau semua bersedia pindah kan 2.682 rumah," ujarnya.

Sultan menyebutkan, kendala dari pembangunan rumah korban Merapi tersebut adalah keengganan masyarakat berpindah dari tempat asalnya yang telah dinyatakan pemerintah sebagai daerah berbahaya. Total rumah yang belum berhasil dibangun akibat masalah tersebut sekitar 750 rumah.

"Mereka merasa aman walaupun dalam daerah berbahaya kira-kira 7-8 kilometer (dari puncak gunung). Rumah mereka merasa masih di atas yang dalam klasifikasi bahaya yang dalam undang-undang itu bisa dipidanakan, itu kan masalah," jelasnya.

Adapun untuk masyarakat yang mau direlokasi, akan mendapatkan tanah seluas 100 meter persegi dengan biaya pembangunan sebesar Rp 30 juta per rumah. Dengan uang itu, masyarakat dapat membangun rumah dengan ukuran luas 6x6 meter dengan bangunan per manen.

"Itu diberikan, asal mau relokasi ke bawah, bukan pada titik bahaya karena titik bahaya kan memang harus kosong. Tetapi yang mau ke bawah, mereka dapat tanah gratis 100 meter persegi," katanya.

Pemerintah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Gunung Merapi sebesar Rp 1,3 triliun untuk 2 tahun, atau sekitar Rp 622 miliar. Itu digunakan selama 2 tahun.