Muhaimin Yakin Tak Diganti

Jakarta, Kompas - Muhaimin Iskandar meyakini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mempertahankan posisinya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Muhaimin yakin tidak akan diganti karena, menurut Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk bagus.

”Yakin. (Pasalnya) kalau melihat hasil UKP4, bagus,” jawab Muhaimin di Gedung DPR, Senin (26/9), saat ditanya apakah meyakini tidak akan dicopot dari posisinya terkait rencana Presiden Yudhoyono untuk menata ulang kabinet dalam waktu dekat ini.

Selama ini, Muhaimin banyak disebut akan menjadi salah satu menteri yang terkena gelombang penataan ulang kabinet. Dugaan ini muncul terkait keterlibatan pejabat kementeriannya dalam dugaan suap Rp 1,5 miliar untuk pencairan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 500 miliar.

Saat ditanya tentang hasil survei bahwa kasus DPID telah mengurangi kepuasan publik, Muhaimin menjawab, ”Makanya saya konsolidasi terus-menerus. Kami menjadikan momentum yang lalu untuk perbaikan total.”

Meski demikian, Muhaimin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, mengaku belum pernah diajak bicara oleh Presiden Yudhoyono terkait rencana penataan kabinet. Dia juga menjawab tidak tahu tentang adanya dugaan bahwa partainya menerima aliran dana dari perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Tidak berhubungan

Sementara itu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengakui, dalam evaluasi tiga bulanan terbaru yang disampaikannya pada Juni lalu, sejumlah kementerian masih mendapat rapor merah atau tidak tercapai target kinerjanya. Meski demikian, ia enggan menyebutkan jumlah ataupun kementerian yang memiliki rapor merah tersebut.

”Ada beberapa, tapi saya tidak bisa menyebutkan angka,” kata Kuntoro, kemarin, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Ia tidak memastikan apakah laporan evaluasi yang disampaikan UKP4 kepada Presiden itu dijadikan acuan bagi Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. ”Reshuffle itu bisa besok, sebulan lagi juga bisa. Tapi tidak berhubungan dengan laporan saya yang bulan September,” ujarnya.