Muhaimin Yakin Tak Diganti
Muhaimin yakin tidak akan diganti karena, menurut Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk bagus.
”Yakin. (Pasalnya) kalau melihat hasil UKP4, bagus,” jawab Muhaimin di Gedung DPR, Senin (26/9), saat ditanya apakah meyakini tidak akan dicopot dari posisinya terkait rencana Presiden Yudhoyono untuk menata ulang kabinet dalam waktu dekat ini.
Selama ini, Muhaimin banyak disebut akan menjadi salah satu menteri yang terkena gelombang penataan ulang kabinet. Dugaan ini muncul terkait keterlibatan pejabat kementeriannya dalam dugaan suap Rp 1,5 miliar untuk pencairan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 500 miliar.
Saat ditanya tentang hasil survei bahwa kasus DPID telah mengurangi kepuasan publik, Muhaimin menjawab, ”Makanya saya konsolidasi terus-menerus. Kami menjadikan momentum yang lalu untuk perbaikan total.”
Meski demikian, Muhaimin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, mengaku belum pernah diajak bicara oleh Presiden Yudhoyono terkait rencana penataan kabinet. Dia juga menjawab tidak tahu tentang adanya dugaan bahwa partainya menerima aliran dana dari perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Sementara itu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengakui, dalam evaluasi tiga bulanan terbaru yang disampaikannya pada Juni lalu, sejumlah kementerian masih mendapat rapor merah atau tidak tercapai target kinerjanya. Meski demikian, ia enggan menyebutkan jumlah ataupun kementerian yang memiliki rapor merah tersebut.
”Ada beberapa, tapi saya tidak bisa menyebutkan angka,” kata Kuntoro, kemarin, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Ia tidak memastikan apakah laporan evaluasi yang disampaikan UKP4 kepada Presiden itu dijadikan acuan bagi Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. ”Reshuffle itu bisa besok, sebulan lagi juga bisa. Tapi tidak berhubungan dengan laporan saya yang bulan September,” ujarnya.
Kemarin pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, di Jakarta, mengatakan, publik saat ini melihat, reshuffle perlu dilakukan terkait permasalahan yang membelit Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
”Lepas dari benar atau salah, biar proses pengadilan berjalan. Berita yang sangat fokus atau sering muncul terkait Andi Mallarangeng atau Muhaimin Iskandar tentu mengganggu citra pemerintah, apalagi hasil survei LSI terjun bebas,” kata Indria Samego.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra, pergantian menteri perlu memperhatikan beberapa hal. ”Jika sakit, tugas sehari-hari pasti terganggu. Jadi juga harus diganti. Soal pribadi atau kasus- kasus di kementerian, seperti kasus korupsi, misalnya, itu membuat kementerian tersandera dan akan mengganggu kinerja kementerian. Menyangkut skandal pribadi, juga harus menjadi pertimbangan Presiden mengganti menteri,” kata Rizal.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, di Jakarta, kemarin, mengatakan, dulu partai politik selalu diajak bicara oleh Presiden Yudhoyono saat memutuskan akan merombak kabinet. Bahkan, menurut Priyo, partai politik diminta menyerahkan alternatif beberapa nama untuk pos-pos kementerian tertentu.
”Kalau sekarang Presiden tidak begitu, ya, silakan saja. Kebangetan kalau enggak diajak bicara. Golkar lebih baik tidak mengomentari kalau itu memang keinginan Presiden,” ujarnya.
Priyo menilai, tiga menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dari Partai Golkar, yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, baik-baik saja. ”Kalau mau dikurangi lagi, ya, monggo, tetapi risiko ditanggung sendiri-sendiri,” katanya.(WHY/BIL/LOK/NWO)
Terkini Lainnya
Terpopuler
