Rp 2 Miliar Bisa Bangun 285 Jamban Keluarga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat menganggarkan dana hingga Rp 2 miliar untuk merenovasi toilet di Gedung Nusantara I tempat anggota dewan terhomat berkantor. Rencana itu langsung dikritik pedas oleh masyarakat.

Rencana renovasi itu muncul setelah para anggota DPR mengeluh mengenai kondisi toilet yang rusak dan bau. Soemirat, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR menyebut toilet di Gedung Nusantara I banyak yang tak higienis.

Padahal, masih banyak rakyat miskin yang mereka wakili tak memiliki jamban. Seperti dijelaskan Siti Maisaroh, penanggung jawab program 1000 jamban untuk masyarakat yang digagas lembaga kemanusiaan PKPU.

Siti menjelaskan, di wilayah Jawa Barat saja yang dekat dengan ibu kota masih banyak warga tidak memiliki jamban di rumah. Mereka sekeluarga terpaksa membuang hajat di pinggir kali atau sungai. Sebagian harus melakukan 'ritualnya' tanpa dinding penutup.

"Padahal standar kesehatan harus pakai septic tank, pijakan, dan terlindung. Harus tertutup karena etika. Itu harga diri orang," kata Siti ketika dihubungi Kompas.com, Jumat ( 6/1/2012 ).

Siti menambahkan, ada tiga tipe pembangunan jamban yang dilakukan pihaknya. Tipe A, yakni jamban keluarga yang dibangun di dalam rumah. Dibutuhkan dana sekitar Rp 7 juta untuk membangun satu jamban dalam tipe ini.

Kedua, tipe B yakni jamban umum dengan saluran air dari pompa manual. Dibutuhkan dana sekitar Rp 28 juta untuk membangun dua toilet lengkap dengan pompa. Terakhir, tipe C yakni jamban umum dengan saluran air dari pompa listrik. Dibutuhkan dana Rp 50 juta untuk membangun dua toilet lengkap dengan pompa listrik.

Berarti, uang Rp 2 miliar setidaknya bisa untuk membangun sekitar 285 jamban keluarga miskin atau sekitar 71 toilet umum di daerah kumuh. "Satu toilet umum bisa dipakai untuk satu RT," kata Siti.

Ketika dimintai tanggapan rencana renovasi toilet di DPR dengan biaya Rp 2 miliar, dengan kesal Siti menjawab, "Itu banyak banget bisa bantu masyarakat. (Rp 2 miliar) itu masih dibilang murah, keterlaluan."