JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai biasa saja keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut sebagai hadiah untuk buruh. Menurut Pramono, hal itu memang kewajiban pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan buruh.
"Saya tidak melihat itu luar biasa. Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perbaikan nasib buruh di bidang kesejahteraan, pengobatan, bahkan pendidikan," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2012).
Sebelumnya, Presiden melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyampaikan hadiah untuk buruh di Hari Buruh Sedunia atau Mayday. Pertama, penghasilan tidak kena pajak, dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta.
Kedua, akan dibangun rumah sakit buruh di Tangerang, Bekasi, dan kemungkinan di Sidoarjo. Ketiga, akan disediakan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Terakhir, akan dibangun rumah susun sewa untuk buruh. Adapun mengenai realisasi janji itu, Muhaimin belum dapat memastikan.
Pramono mengatakan, pemerintah seharusnya jangan baru memberikan peningkatan kesejahteraan ketika buruh melakukan demonstrasi besar-besaran. Jika memang sudah waktunya kesejahteraan ditingkatkan, pemerintah harus melaksanakan.
Pramono menambahkan, demonstrasi buruh tidak akan pernah berhenti sampai ada keseimbangan antara penghasilan dan apa yang dihadapi buruh. Hingga saat ini, tidak semua perusahaan menerapkan upah minimun yang sudah ditetapkan.
"Kalau kemudian hari ini ada aspirasi buruh, ini merupakan realitas yang dihadapi. Yang penting, kalau demo hari ini, sampaikan dengan baik. Suara mereka pasti didengar bukan hanya oleh pemerintah, melainkan juga oleh parlemen," tutur politisi PDI-P itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.