Larangan Kuncir Rambut bagi Murid Perempuan di Jepang, Ada Apa?

Salah satu aturan yang menarik perhatian dan bahkan kontroversi adalah soal larangan kuncir rambut bagi siswa perempuan di sejumlah sekolah di negeri itu.

Seorang mantan guru sekolah menengah di Jepang, Motoki Sugiyama mengkritisi aturan tersebut dan mengungkap alasan di balik penetapan kebijakan ini.

Menurut Sugiyama, pihak sekolah khawatir gaya rambut seperti itu akan mengekspos area leher belakang siswa perempuan, hingga memicu rangsangan bagi para siswa laki-laki.

"Sekolah khawatir anak laki-laki akan melihat anak perempuan dengan ikatan rambut semacam itu, dan lalu terangsang."

"Jadi aturan ini mirip dengan ketentuan di balik kewajiban bagi siswa perempuan untuk memakai pakaian dalam berwarna putih," kata Sugiyama.

Sugiyama merujuk pada peraturan di mana sebagian besar sekolah mewajibkan siswa perempuan mengenakan pakaian dalam putih.

Dengan aturan pakaian dalam berwarna putih, maka pakaian tersebut tidak akan terlihat menonjol dari balik seragam sekolah.

"Saya selalu mengkritik aturan ini, tetapi karena kurangnya kritik, maka peraturan semacam ini menjadi sangat normal, siswa pun tidak mempunyai pilihan selain menerima aturan tersebut," sambung dia.

Meski demikian, tidak ada statistik yang menunjukkan berapa banyak sekolah di Jepang yang menerapkan larangan kuncir rambut.

Namun, survei tahun 2020 menemukan, 1:10 sekolah di prefektur selatan Fukuoka melarang model rambut semacam itu.

Sugiyama dulunya mengajar di lima sekolah yang berbeda di prefektur Shizuoka selama 11 tahun, dan semua sekolah tempat dia mengajar melarang kuncir rambut.

Ia mengaku memiliki misi pribadi untuk melawan aturan yang menurut dia tidak masuk akal bagi para siswa perempuan.

Misi Sugiyama ini pun sejalan dengan protes yang berkembang di Jepang untuk membatalkan aturan itu.

Pelarangan semacam ini dianggap sudah ketinggalan zaman itu, dan bahkan menghambat anak untuk mengekspresikan diri.

Pada Juni tahun lalu, Pemerintah Jepang meminta semua dewan pendidikan prefektur merevisi peraturan sekolah semacam ini menyusul keluhan dari siswa dan orangtua.