Lanjutkan BLT, tapi Jangan Jelang Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Program bantuan langsung tunai (BLT) yang kembali dilanjutkan pemerintah pada waktu menjelang pemilu saat ini, dinilai rawan dimanfaatkan sebagai komoditas politik.

Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, melihat, kondisi sosial masyarakat pada lapisan tertentu memang membutuhkan 'suntikan' BLT untuk membantu kesulitan ekonomi. Namun, ia memberikan catatan atas pengucurannya yang dilakukan menjelang pemilu. 

"Dalam kondisi saat ini, ada masyarakat di lapisan bawah yang memang harus ditolong. Tapi dengan catatan, sistemnya harus diperbaiki dan pengucuran BLT yang menjelang pemilu begini, dihentikan saja karena bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik," kata Tamrin, pada diskusi "Kampanye dan Janji Palsu", di Jakarta, Sabtu (28/3). 

Tamrin berpendapat, program BLT ini hanya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang memang pada taraf ekonomi lemah. Namun, sistem yang berjalan menyebabkan penerimanya bukanlah mereka yang benar-benar berhak. Ke depannya, ia lebih melihat penyediaan lapangan kerja akan lebih menjanjikan. 

"Kalau yang menerima orang-orang yang mampu, akan sangat tidak mendidik," katanya. 

Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz, berpendapat sebaliknya. Menurut Wardah, program 'menjual kemiskinan' hanya dimanfaatkan sebagai proyek untuk mendapatkan utang. Bantuan sesaat yang diberikan pemerintah, dalam pandangannya hanya bentuk tipuan. 

"BLT 100.000 sebulan, kalau di Jakarta paling hanya bisa untuk tiga hari. Ini kan menipu. Apalagi asalnya dari utang, yang harus dilunasi rakyat selama bertahun-tahun," ujar Wardah.