Ini Kunci Stabilitas di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan harmonis masyarakat, baik secara horizontal dan vertikal, adalah kunci stabilitas di Papua. Menjaga stabilitas di Papua bukan saja tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga kelompok masyarakat madani.

Hal ini disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Supandji usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/8/2011).

"Saat ini ada sekitar 400 bahasa di Papua. Bahasa Indonesia dapat menjadi pemersatu. Ini secara horizontal. Mereka semua adalah bagian dari NKRI," kata Budi Susilo kepada para wartawan.

Sementara itu, secara vertikal, pemerintah, dalam menyusun kebijakan, perlu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua. Pemerintah juga dipandang perlu untuk melakukan pendekatan secara kultural, teritorial, dan ekonomi terkait pembangunan di Papua. Di saat yang sama, penegakan hukum dalam upaya menjaga stabilitas sangat diperlukan.

"Orang Papua yang melanggar hukum, yang korupsi, harus dituntut di muka pengadilan. Orang Papua yang merusak, yang menembak warga, harus dicari sesuai kaidah hukum yang berlaku. Tidak hanya aparat keamanan yang disalahkan," katanya.

Belakangan ini, situasi di Papua kembali memanas. Selain bentrok antar bentrokan antarkelompok pendukung politik di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Sabtu (29/7/2011) lalu, Organisasi Papua Merdeka melakukan penyerangan di dua titik di Papua, yaitu Pinai, Papua pada Jumat (29/7/2011) dan di jalan poros Koya-Abepura, Papua, pada Senin (1/8/2011). Empat orang tewas akibat penyerangan di jalan poros Koya-Abepura.

Selain itu, pada Rabu (3/8/2011) silam, pesawat helikopter MI-17 milik Kodam XVII/Cendrawasih di sekitar Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, ditembak kelompok bersenjata. Akibat penembakan yang terjadi sekitar pukul 14.10 WIT itu, seorang anggota TNI Yonif 753/AVT, Pratu Fana S Hadi, yang tengah dievakuasi, meregang nyawa.

________________

Video: Bangunlah Papua Agar Tak Lepas