Warga Rusun Marunda Resah

”Kami ingin bersikap tegas demi perbaikan pengelolaan. Namun, petugas kami tetap mengedepankan operasi yang simpatik agar tak terjadi keributan dan penolakan warga secara masif,” kata Kusnindar.

Kusnindar menyebutkan, kawasan Marunda kini terbangun 26 blok rusun dengan total 2.600 unit. Dari jumlah itu, 7 blok yang terdiri dari 700 unit di antaranya telah dihuni. Sekitar 30 persennya berasal dari program penertiban kolong jembatan, sempadan sungai, dan pembongkaran lainnya.

Tarif sewa Rusunawa Marunda Rp 159.000-Rp 128.000 per bulan untuk penghuni dari korban penggusuran dan lainnya. Sementara tarif sewa untuk umum Rp 371.000-Rp 304.000 per bulan, tergantung dari posisi unit rumah. Tarif tersebut di luar listrik dan air yang harus ditanggung sendiri oleh penghuni.

”Sesuai peraturan dan perjanjian sewa, unit hunian seharusnya mulai dikosongkan 30 hari setelah batas akhir pelunasan tunggakan. Namun, selama ini pengelola memberi kelonggaran dengan alasan kemanusiaan,” ujar Kusnindar.

Sejumlah penghuni juga mengeluhkan buruknya fasilitas, seperti puskesmas, sekolah, dan pasar. Namun, lanjut Kusnindar, beberapa fasilitas tersebut telah direncanakan untuk dibangun, tetapi hingga kini belum terealisasi.

Khusus untuk pasar, pemerintah daerah pernah berinisiatif membangun 12 pasar embrio. Selain itu, juga mengundang suku dinas terkait untuk membuka puskesmas pembantu.

Namun, sampai saat ini program puskesmas itu belum juga ditindaklanjuti dan pasar juga tidak jalan. (MKN)