Jokowi Akan Cabut Izin Gedung Bermasalah

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, audit terhadap gedung-gedung di Jakarta akan segera dilakukan. Gedung harus siap menghadapi banjir demi meminimalkan korban.

”Sekarang audit gedung tidak hanya soal kelengkapan kebakaran, tetapi juga kesiapan banjir. Banjir tidak hanya datang dari hujan, tetapi juga tanggul jebol. Pengamanan gedung harus terskenario,” kata Jokowi, Senin (21/1).

Jokowi mewajibkan setiap gedung yang memiliki lantai bawah tanah agar dilengkapi dengan sumur resapan dengan jumlah sesuai ketentuan peraturan daerah. ”Sanksinya ya ditutup gedungnya. Kenapa takut?” katanya.

Kendati demikian, Jokowi memberikan waktu bagi gedung-gedung untuk segera membuat sumur resapan. Kemarin di Balaikota dibuat sekitar delapan sumur resapan sedalam 20 meter sebagai percontohan di gedung-gedung lainnya.

Pengelola apes

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta menilai pengelola Gedung Thamrin-Nine Complex di Jalan Thamrin apes. Gedung tersebut tidak mampu menahan besarnya arus air dari luapan Waduk Melati dan jebolan Kanal Barat.

”Gedung itu tidak bermasalah karena sudah memenuhi syarat keamanan gedung. Mereka sudah memiliki sistem pompa dan drainase. Nasibnya saja yang buruk sehingga air masuk ke basemen gedung,” kata Kepala Dinas P2B DKI I Putu Ngurah Indiana.

Banjir pada Kamis lalu menggenangi basemen gedung hingga menewaskan dua orang, sedangkan dua orang lainnya selamat. Setelah bencana tersebut, Putu hendak mengevaluasi seluruh kondisi gedung. Setiap lima tahun, pengelola wajib memperbarui sertifikat laik fungsi.

”Semua sudah disiapkan, tetapi bencana yang terjadi pekan lalu di luar prediksi semua orang,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan seorang petugas satpam di salah satu gedung yang posisinya lebih dekat dari tanggul Kanal Barat Latuharhary, gedung yang dijaganya tidak terendam. Padahal, gedung tersebut punya enam basemen.