Perlu Kemauan Politik untuk Atasi Epidemi

Tahun 2005 World Health Assembly mengadopsi sebuah resolusi untuk pencegahan dan pengendalian kanker yang meminta negara anggota PBB meningkatkan langkah dengan membuat dan memperkuat program pengendalian kanker. Namun, belum semua negara menjadikan program penanganan kanker sebagai prioritas kesehatan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir juga dilakukan upaya untuk mengatasi krisis akibat kanker, antara lain WHO menyusun Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau (the Framework Convention on Tobacco Control) yang mengajak negara anggota untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok lewat peraturan komprehensif.

Bloomberg Foundation menyediakan dana 125 juta dollar AS untuk gerakan pengurangan ketergantungan terhadap tembakau di seluruh dunia. Sementara itu, the Breast Health Global Initiative menerbitkan sejumlah panduan terkait strategi program kesehatan payudara bagi negara berkembang.

Di Hongaria, setiap perempuan usia 45-65 tahun mendapat mamografi gratis setiap tahun. Di China, asosiasi antikanker meluncurkan gerakan nasional pada tahun 2005 untuk menyediakan mamografi gratis bagi sejuta perempuan usia 30-70 tahun dalam tiga tahun ke depan. Di Afrika Selatan, mobil mamografi disebar ke daerah-daerah agar deteksi dini semakin terjangkau masyarakat pedalaman.

Di Indonesia, seperti dituturkan Kepala Subdirektorat Penyakit Kanker Kementerian Kesehatan drg CM Rini Noviani, Kementerian Kesehatan membuat proyek percontohan penapisan kanker leher rahim dan payudara selama lima tahun mulai tahun 2007 di enam kabupaten (Deli Serdang, Gowa, Karawang, Gunung Kidul, Kebumen, dan Gresik).

Meski penyakit infeksi masih menjadi masalah besar di negara berkembang, pemerintah perlu mulai melakukan upaya pengendalian penyakit tidak menular, termasuk pengendalian tembakau dan penggunaan zat-zat kimia yang bisa memicu kanker. Sebab, keterlambatan tindakan bisa menimbulkan masalah yang tidak kalah berat bagi kesehatan masyarakat.