Pesepeda Anggap Peraturan Baru Menhub Berlebihan

Kompas.com - 20/09/2020, 10:29 WIB
Warga berolahraga menggunakan sepeda di kawasan Sultan Iskandar Muda, Jakarta, Minggu (26/7/2020). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 30 kawasan khusus pesepeda di lima kota administrasi Jakarta serta perluasan jalur sepeda sementara yang disiapkan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sudirman dengan menggunakan 2-3 lajur di sebelah kiri sebagai dampak dari peniadaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWarga berolahraga menggunakan sepeda di kawasan Sultan Iskandar Muda, Jakarta, Minggu (26/7/2020). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 30 kawasan khusus pesepeda di lima kota administrasi Jakarta serta perluasan jalur sepeda sementara yang disiapkan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sudirman dengan menggunakan 2-3 lajur di sebelah kiri sebagai dampak dari peniadaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-Thamrin. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

KOMPAS.com—Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, mengundang komentar dari komunitas pesepeda.

Dalam peraturan itu ditegaskan kelengkapan teknis sepeda yang akan digunakan di jalan raya. Antara lain sepeda harus memiliki spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwana putih atau kuning dan pedal.

Menurut Budi Edi Prayitno dari Komunitas sepeda B2W, biasanya perlengkapan itu ada pada sepeda jenis hybrid. Sementara pada masyarakat kebanyakan, mereka tak mengenal jenis sepeda.

“Kita ya general, sepeda mini, sepeda ontel, buat ke kantor, sepeda lipat, kalaupun ada ya ditambahkan, tapi juga tidak untuk keseluruhan. Karena kan kemammpuan membeli sepeda di masyarakat beragam,” kata Budi kepada Kompas.com saat dihubungi Jumat (18/9/2020).

Baca juga: INFOGRAFIK: Aturan Isyarat Tangan bagi Pesepeda

Sementara itu pada Bab III dan Bab IV disebutkan adanya fasilitas pendukung pesepeda termasuk rambu-rambu lalu lintas, fasilitas parkir sepeda di tempat umum, dan lajur khusus sepeda.

Budi menilai fasilitas pendukung justru masih minim.

“Kalau peraturan ini sudah mau dibuat, fasilitasnya juga sudah disebutkan, apakah mungkin ini akan ada, termasuk fasilitas parkir dan keamanan,” ujar Budi.

Redaksi Kompas.com bersepeda dalam rangka Gowes Ziarah HUT Ke-25 Kompas.com, Sabtu (12/9/2020). Ziarah ini mengunjungi makam Mohamad Latip, Ervan Hardoko, Kurniasari Aziza, P.K. Ojong, dan Jakob Oetama.KRISTIANTO PURNOMO Redaksi Kompas.com bersepeda dalam rangka Gowes Ziarah HUT Ke-25 Kompas.com, Sabtu (12/9/2020). Ziarah ini mengunjungi makam Mohamad Latip, Ervan Hardoko, Kurniasari Aziza, P.K. Ojong, dan Jakob Oetama.

Hal serupa juga dikeluhkan warganet di laman Twitter. Seperti akun @andirdor yang mengatakan bahwa aturan yang ada agak berlebihan.

“Semuanya bagus sih demi keamanan. tapi agak berlebihan. Mungkin beberapa sifatnya optional dan ini peraturan cocok banget buat yang bike commuting,” tulisnya.

Yang lain mengeluhkan peraturan yang dibuat untuk semua jenis sepeda.

“Gak bayangin sepeda roadbike dipasang spakbor dan dikasih bel, harusnya sebelum bikin aturan bisa di pelajari dulu jenis2 sepeda,” ujar akun @rickyrawonez.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengelola Mal Sediakan Area Parkir Sepeda di Halaman atau Basemen 1



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X