Kemenhub Bikin Aturan Khusus Pesepeda, Mengapa Helm Tidak Wajib?

Kompas.com - 23/09/2020, 14:50 WIB
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Jika sepeda digunakan untuk kepentingan umum dan tidak memerlukan kecepatan, seperti aktivitas di dalam kompleks perumahan atau ke sekolah, maka helm tidak diwajibkan.

"Akhirnya itu menjadi opsional tapi bisa juga menggunakannya, kalau ingin lebih safety tentu para pengguna sepeda akan memilih menggunakan helm," papar dia.

Ada pun secara umum, aturan lebih rinci akan diatur melalui peraturan turunan yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Termasuk salah satunya mengenai sanksi.

"Diskusi ini sudah kita lakukan cukup panjang dengan para pesepeda yang terlibat dalam penyusunan."

"Mungkin ada beberapa komunitas yang belum terlibat, tapi kami harapkan yang sudah terlibat merupakan representasi dari teman-teman lainnya," cetus dia.

"Jadi, ini ini merupakan aturan yang disusun secara bersama, gotong royong dengan teman-teman lain. Mudah-mudahan bermanfaat," ungkap dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X