Cerita Besar soal "Virus Toleransi" dari Tempat Kecil di Pangandaran

KOMPAS.com - Landeus Karolus Wolor terus mengumbar senyum. Kegembiraan terlihat jelas di wajah remaja asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Setelah sempat terpisah karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Carlos -demikian Landeus biasa disapa, bisa kembali ke Pangandaran, Jawa Barat.

Carlos adalah salah satu siswa di SMK Bakti Karya, yang berada di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Siang itu, Carlos mendapat tugas menjadi pembawa acara pada Festival 28 Bahasa 2020.

Dengan mengenakan kaus singlet putih yang dilapis selembar kain tenun berwarna merah tua, Carlos berjalan-jalan sambil membawa mikropon di tangan.

Salah satu spot yang didatangi Carlos adalah sebuah Honai -rumah adat Papua, yang ikut meramaikan festival itu.

Di dalam rumah itu Carlos mendapati dua siswa asal Papua yang mengenakan pakaian adatnya, tengah berfoto dengan warga Pangandaran.

Carlos buru-buru menarik kedua kawannya itu, untuk dimintai komentarnya tentang pengalaman dan kehidupan mereka.

Banyak hal dibahas, mulai dari pakaian adat, rumah Hanoi, makanan khas Papua, hingga cerita tentang sekolah dan kesan mereka tinggal di Pangandaran.

“Bahagia ada di sini,” ujar Carlos sambil terus melempar senyum lebarnya.

Pendidikan multikultural "gratis"

Dok SMK BAKTI KARYA Landeus Karolus Wolor saat menjadi pembawa acara dalam Festival 28 Bahasa 2020 di Pangandaran.

SMK Bakti Karya terdaftar sebagai SMK bidang multimedia, namun memiliki keunikan dalam hal pembelajaran nilai multikultural.

Itulah mengapa, siswa di sekolah ini datang dari beragam suku di Nusantara. Ada dari Aceh, Jawa, Sunda, Kalimantan, Papua, dan lainnya.

Bila dihitung, setidaknya "perwakilan" dari 25 suku dengan latar belakang budaya dan agama berbeda yang belajar di sekolah itu.

Uniknya, mereka belajar dan tinggal bersama selama tiga tahun di sekolah itu, tanpa biaya.

Tak hanya melulu tentang multimedia, mereka pun belajar mengenai ekologi, dan 60 materi pokok multikulturalisme yang mengacu pada lima konsep dasar.

Kelima konsep dasar itu adalah penanaman nilai toleransi, semangat perdamaian, semangat berjaringan, berbudaya, dan pembelajaran aktif.

Konsep sekolah ini pun lebih banyak di luar ruangan.

Mereka bercocok tanam, aktif dengan kegiatan masyarakat, bahkan membantu jika ada yang hajatan hingga proses penguburan warga.

Kepada Kompas.com, sejumlah siswa bercerita tentang bagaimana sekolah ini memperbaiki pandangan mereka tentang toleransi.

Seperti Ismail Rumaru, siswa asal Ambon yang dibesarkan dalam lingkungan konflik.

Konflik antaragama yang terjadi di daerahnya membuat rasa benci dan marah pada orang beragama lain tertanam dalam dirinya.

Itulah mengapa -awalnya, saat berada di Pangandaran ia sulit bergabung dengan siswa yang berbeda agama.  “Konflik kecil pun bisa dibesar-besarkan,” kata Ismail.

Namun lambat laun, Ismail mengaku pandangan terhadap mereka yang berbeda agama pun berubah. Dia merasa, hal itu terjadi karena mereka berbaur dan berkomunikasi.

Jatuh bangun

KOMPAS.com/RENI SUSANTI Pendiri Sekolah Multikultural SMK Bakti Karya Pangandaran, Ai Nurhidayat.

“Saya kuliah di Jakarta, tapi memutuskan untuk kembali ke daerah karena urbanisasi hanya akan memperkuat ketimpangan desa dan kota,” tutur pria kelahiran Ciamis, 22 Juni 1989 itu.

Sekembalinya ke kampung, Ai bersama beberapa temannya mendirikan Komunitas Sabalad pada tahun 2013.

Komunitas ini banyak membantu warga di bidang pendidikan dan pertanian.

Pada tahun 2014, seorang guru SMK Bakti Karya menemui Ai untuk meminta bantuan. Guru itu bercerita tentang nasib sekolah tersebut yang berada di ambang kehancuran.

Dengan bermodalkan tekad dan sebidang tanah wakaf, Ai dan komunitasnya mengakuisisi SMK Bakti Karya pada tahun yang sama.

Kini, Ai menjabat sebagai Ketua Yayasan Darma Bakti Karya Pangandaran yang menaungi SMK Bakti Karya.

Program kelas multikultural pun mulai dijalankan sejak tahun 2015.

Sekolah ini membiayai anak-anak dari luar daerah. Mereka bisa bersekolah secara gratis, mendapat makan, asrama, buku, hingga tiket pulang pergi ke daerah asal.

Dananya, kata AI, berasal dari banyak pihak yang menjadi donatur. “Saya buat ini bukan untuk gaya-gayaan," kata dia.

"Sederhananya, kalau kita punya duit, rumah, kerjaan, tapi lingkungan kita diskriminatif, enak ga?" sebut Ai.

"Karena saya mencintai istri, anak, dan orang-orang di sekitar saya, makanya saya lakukan ini,” tutur dia.

Kendati berniat mulia, namun bertahan hingga selama ini bukanlah perkara yang mudah bagi Ai dan kawan-kawannya.

Ai pernah dituduh sebagai pemuka agama terselubung, yang lalu ingin menyebar agama tertentu di daerah itu.

Bahkan Ai Nurhidayat pernah dituding sebagai pengikut aliran sesat yang akan membawa siswa-siswa di sekolah tersebut ke dalam kesesatan.

“Ada cerita lucu. Dulu orang Sulawesi nyari SMK Bakti Karya gak ketemu. Nanya ke orang juga gak tahu," kata penerima Satu Indonesia Awards ini.

"Pas bilang tempat sekolah siswa dari berbagai daerah, warga bilang oh... sekolah kristenisasi. Ke sebelah sana,” ungkap Ai.

Toh, mendapat cap seperti itu tak menyurutkan tekad Ai.

Meskipun ia harus menghadapi aksi unjuk rasa saat dipanggil Pemerintah Kabupaten Pangandaran, untuk mengklarifikasi isu SARA.

Pendemo atau pun mereka yang menolak sekolah itu bukan warga sekitar sekolah. Sebab, sejak awal warga sekitar menerima keberadaan anak-anak berbagai suku itu.

Beruntung, lambat laun anggapan negatif sekolah ini pudar. Terutama, saat kerusuhan pecah di Papua, banyak pejabat yang lantas mengamini upaya Ai membangun kelas multikultural.

“Para siswa ini penyebar 'virus toleransi'. Mereka menebar benih keberagaman. Kalau terjadi konflik, siapa yang memiliki imun? Ya mereka."

"Karena tiga tahun mereka hidup bareng dalam keberagaman. Mereka agen perdamaian,” ucap Ai.

Bertahan di tengah pandemi

KOMPAS.com/RENI SUSANTI Seorang siswa asal Papua sedang duduk di depan kelasnya di SMK Bakti Karya Parigi, Pangandaran, Jawa Barat.

Di sisi lain, meski sebagian siswa pulang ke daerahnya, sekolah harus tetap beroperasi.

Akhirnya Ai bersama warga serta relawan mengandalkan kekuatan publik dengan menggelar program Jumat berbagi.

“Saya pinjam juga ke bank Rp 25 juta, karena gak ada pilihan lain. Di awal pandemi, gaji guru pun mengalami penyesuaian."

"Alhamdulillah-nya, tidak ada yang dihentikan, malah nambah satu guru,” tutur Ai.

Setelah adaptasi kebiasaan baru (AKB) diberlakukan, sekolah pun mulai kembali normal. Bedanya, model sekolah berubah seiring dengan aturan otoritas terkait.

SMK berada di bawah Dirjen Vokasi, di mana siswa kelas 12 selama tiga bulan wajib presensi dan tiga bulan wajib menjalani proyek.

Untuk itu, saat ini sejumlah siswa tengah mendampingi 30 pelaku UMKM di Pangandaran yang terdampak pandemi corona.

Ada perajin bambu, tanaman hias, pembuat opak, dan lainnya. Targetnya, 30 UMKM tersebut nantinya akan dibuatkan marketplace demi memperluas pasar, dan meningkatkan volume penjualan.

“Sekarang baru sampai tahap pembuatan Instagram dan akun media sosial lainnya,” ucap Ai.

Lalu, ada pula tiga siswa yang dikirim ke Jakarta untuk mempelajari open source, sistem operasi, data, dan lainnya, guna menunjang cita-cita tersebut.

Saat ini, SMK Bakti Karya tengah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk pengembangan komputer hemat daya.

Kabar terakhir, produk tersebut sudah tercipta.  “Pebandingannya 1:10. Jadi untuk siswa yang berasal dari daerah yang listrik di daerahnya cuma malam saja, bisa sangat membantu."

"Mereka tetap bisa berkarya di mana pun berada,” ungkap Ai.

Kampung Nusantara

KOMPAS.com/RENI SUSANTI Siswa SMK Bakti Karya Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, berasal dari berbagai suku di Indonesia. Selama tiga tahun, mereka hidup dalam keberagaman.

Mereka berbaur dan hidup berdampingan, hingga menginspirasi Ai dan warga untuk mendirikan Kampung Nusantara.

Di kampung tersebut, warga menjadikan rumahnya untuk layanan homestay. Siapa pun yang bertamu ke sekolah bisa menginap di sana dengan biaya seikhlasnya.

Uniknya, homestay itu dihias sedemikian rupa. Ada mural yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika, hingga beberapa gazebo yang dibuat seperti miniatur rumah adat suku-suku di Indonesia.

Pendapatan dari layanan homestay ini menjadi hak pemilik rumah dan dibagi ke dalam kas RT.

Hasilnya, warga setempat pun menjadi kian terbuka terhadap etnis lain.

“Dulu, ada beberapa warga yang berpandangan negatif terhadap etnis tertentu. Setelah kenal, mereka malah menyukainya."

"Ini juga pembelajaran kelas multikultural, mengenal budaya lain langsung dari orangnya,” kata Ai.

Belum lama ini, Bupati Pangandaran menjadikan Kampung Nusantara sebagai salah satu ikon Pangandaran untuk wisata interaksi budaya.