Kompas.com - 25/11/2020, 18:45 WIB
Sepatu-sepatu yang menjadi bagian demo diam The Body Shop Indonesia ini adalah simbol permulaan untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan. the body shopSepatu-sepatu yang menjadi bagian demo diam The Body Shop Indonesia ini adalah simbol permulaan untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.
Editor Wisnubrata

KOMPAS.com - Ratusan pasang sepatu yang dijajarkan di depan Gedung DPR/MPR hari ini bukanlah hiasan tanpa makna. Sepatu-sepatu itu mewakili mereka yang teraniaya.

Sepatu-sepatu yang menjadi bagian demo diam The Body Shop Indonesia ini adalah simbol permulaan untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.

Lewat aksi ini, The Body Shop Indonesia mengajak masyarakat terlibat aktif dengan berpartisipasi dalam petisi di TBS Fight For Sisterhood sebagai bentuk dukungan suara publik untuk berjuang melawan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia di tahun 2019 mencapai 431.471 kasus, atau naik 8 kali lipat dalam 12 tahun terakhir.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan naik 65 persen di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan juga dikhawatirkan akan makin meningkat.

Karena banyaknya kasus tersebut, Indonesia disebut dalam kondisi darurat kekerasan seksual, oleh karenanya diperlukan aturan hukum guna mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual.

“Lebih dari 500 pasang sepatu yang hadir di tengah-tengah kita ini dikirimkan oleh pelanggan, karyawan, dan kolega kami sebagai bukti bahwa perwakilan masyarakat hadir secara simbolik di depan DPR RI, meminta Komisi VIII agar segera mengembalikan RUU PKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan mengesahkannya di tahun 2021,” ujar Aryo Widiwardhono, CEO Of The Body Shop Indonesia, Rabu (25/11/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, Apa Saja yang Termasuk Pelecehan Seksual?

Lewat pengesahan RUU PKS diharapkan negara bisa ikut mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual serta memfasilitasi perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

Menurut Veryanto Sitohang, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, kampanye ini mengajak publik untuk lebih sadar terhadap pentingnya pengesahan RUU PKS sekaligus merupakan wujud dukungan bagi para korban kekerasan seksual.

“Mari kita melakukan gerak bersama jangan tunda lagi sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujar Veryanto.

Pembahasan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemui jalan buntu di tahun 2020, karena DPR memutuskan untuk mengeluarkan RUU tersebut dari Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) dengan beragam alasan.

Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki persoalan kekerasan seksual. Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2017 menemukan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual.

Sementara survei nasional yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada 2019 menemukan 3 dari 5 perempuan mengalami kekerasan seksual.

Sebuah survei daring yang dilakukan Magdalene.co bersama Lentera Sintas Indonesia dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia pada 2016 memperlihatkan, hanya 7 persen dari penyintas yang melaporkan kasus mereka ke aparat hukum. Dari yang melaporkan tersebut, hanya 1 persen yang kasusnya terselesaikan.

Hal ini terjadi karena banyak korban yang enggan melaporkan karena takut akan mendapat cap buruk dari masyarakat. Selain itu, sistem hukum juga belum berpihak pada korban. Itulah sebabnya RUU PKS perlu untuk segera disahkan.

Baca juga: Cara Hannah Al Rashid Bikin Kapok Pelaku Pelecehan Seksual

Langkah berani

Sepatu-sepatu yang menjadi bagian demo diam The Body Shop Indonesia ini adalah simbol permulaan untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.the body shop Sepatu-sepatu yang menjadi bagian demo diam The Body Shop Indonesia ini adalah simbol permulaan untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.
Adapun langkah yang dilakukan The Body Shop untuk mendorong pengesahan RUU PKS ini disebut sebagai langkah yang berani. Barangkali tidak ada brand lain yang mau mengusulkan hal seperti itu dengan berbagai pertimbangan.

Namun The Body Shop bukanlah nama baru dalam hal gerakan sosial maupun lingkungan. Sejak awal didirikan, brand asal Inggris ini berkomitmen untuk selalu ikut berjuang demi perubahan baik, terutama bagi perempuan, kemanusiaan, dan juga lingkungan.

Perusahaan ini sejak lama menolak pemakaian hewan dalam produk maupun percobaan. Mereka juga menggalang dana untuk mengembalikan berbagai habitat satwa yang terancam punah, termasuk orangutan Tapanuli.

Beberapa kampanye yang pernah dilakukan antara lain Stop Violence at Home (2004-2008) untuk mendesak pemerintah menerbitkan Undang-undang 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lalu kampanye Stop Child Trafficking pada tahun 2009-2012 mendesak pemerintah untuk meratifikasi UU Perdagangan Anak tahun 2012.

Saat ini, The Body Shop terus memperjuangkan hak perempuan melalui kampanye Stop Sexual Violence yang dimulai pada tahun 2020 untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Baca juga: Ajakan Menghapuskan Kekerasan dan Pelecehan Seksual dari The Body Shop

Kampanye Stop Sexual Violence ini juga dilakukan karena berbagai latar belakang, yakni:

1. Peningkatan kasus kekerasan selama pandemi

Penelitian yang dilakukan oleh UNFPA pada tahun 2020 memperkirakan setidaknya akan ada lebih dari 15 juta kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh dunia.

Jutaan perempuan dan anak-anak di setiap negara harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka, bukan hanya dari Covid-19 tapi juga dari kekejaman pelaku kekerasan di dalam rumah mereka sendiri.

2. Sulitnya akses bantuan untuk para korban

Pandemi membuat korban kekerasan seksual kesulitan untuk mengakses bantuan atau mendapatkan solusi atas masalahnya.

Sebelum pandemi, mereka butuh waktu 6 bulan agar yakin untuk melapor dan berkonsultasi, hingga bercerita ke keluarga dekat.

Kemudian selama pandemi, proses tersebut harus ditambah dengan tatap muka untuk rapid test atau swab test sebelum bisa mengakses tempat aman.

Belum lagi mereka harus siap lemah secara ekonomi setelah melapor, terutama untuk yang ekonominya bergantung pada pasangan.

3. Sarana yang masih bersifat manual

Sarana pelaporan atau pengaduan serta konsultasi saat ini masih belum tersentuh teknologi yang memudahkan. Ada sejumlah data rekanan di seluruh daerah dengan e-mail dan nomor telepon yang kadang sulit dihubungi, sehingga tidak dapat merespon dengan cepat.

Padahal kasus kekerasan sendiri sangat membutuhkan fast response agar bantuan dapat segera diberikan.

4. Minimnya kesadaran tentang kekerasan

Isu kekerasan seksual masih belum menjadi isu bersama. Hal tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum tahu apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual.

Selain itu ada juga faktor budaya yang menganggap perilaku mengganggu perempuan sebagai hal yang wajar.

Imbasnya, selain langgengnya budaya kekerasan seksual (karena pelaku tidak merasa melakukan sesuatu yang salah), juga ada kecenderungan di masyarakat menyalahkan korban bila terjadi sebuah kasus kekerasan seksual.

Nah, bila kamu peduli dan ingin membantu, informasi selengkapnya bisa dilihat di TBS Fight For Sisterhood.

Baca juga: Walau Sepele, Bersiul Kepada Seseorang Termasuk Pelecehan Seksual Lho

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.