Si Kecil Masih Dianggap Biang Masalah

Tekad Jokowi ini senada dengan tekad Gubernur DKI (1966-1977) Ali Sadikin. Ketika itu Bang Ali berupaya meningkatkan fungsi pengelolaan perpasaran di Jakarta, lalu meminta pedagang masuk ke dalam pasar. Namun, sampai akhir jabatannya sebagai gubernur, harapan itu belum tercapai. Kemudian PKL tetap dianggap sebagai biang persoalan Ibu Kota.

”Berulang kali saya melihat foto polisi menggusur PKL yang dimuat di koran-koran, sungguh menyedihkan. Tetapi, saya mesti menertibkan kota. Sebab, saya tidak tahan melihat foto semacam itu lama-lama,” kata Ali Sadikin dalam buku Ali Sadikin, Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi karya Ramadhan KH, 2012.

PKL sebenarnya sadar mereka berdagang di tempat yang bukan peruntukannya. Mereka tak ingin dianggap sebagai sumber masalah kota dan bersedia ditata. Karno, PKL yang berdagang di Slipi, Jakarta Barat, bersedia ditata pemerintah asalkan tempatnya ramai dan banyak yang membeli dagangannya. Namun, tekad seperti ini tidak berumur panjang, sebab dalam proses penataan, PKL merasa tempatnya terlalu sepi.

Data empiris menyebutkan memasukkan PKL ke dalam pasar seperti menegakkan benang basah. Berulang kali ditertibkan dan diminta masuk ke dalam pasar, tidak lama kemudian mereka kembali ke tempat asal dengan menempati bahu jalan, jembatan penyeberangan, kolong jalan layang, dan tepi rel.

Selain membahayakan dirinya sendiri, juga mengganggu pengguna fasilitas umum tersebut. Melihat fakta ini, mau tidak mau, gubernur harus mengeluarkan jurus baru, seperti slogan kampanyenya selama ini untuk mewujudkan Jakarta Baru.

Ketika ditanya tentang konsep detail penataan PKL, Jokowi hanya berkata singkat, ”Nanti setelah APBD (2013) disahkan.”

Saat ini, tambah Jokowi, Rancangan APBD 2013 masih digodok dan diperkirakan bakal disahkan pada akhir Januari.

Kita tunggu saja langkah konkret yang diambil Jokowi menata PKL di Jakarta. (Fransisca Romana Ninik/ Andy Riza Hidayat)