Hongkong Berikan Uang Rp 40 Juta agar Warganya Mau Punya Anak

Insentif ini diberikan untuk meningkatkan angka kelahiran yang semakin rendah di kota tersebut.

Angka kelahiran di Hongkong memang sedang berada di titik terendah yakni 0,9 kelahiran per perempuan, jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk menjamin stabilnya populasi.

Kepala Eksekutif Hongkong, John Lee Ka Chiu mengatakan bantuan dana akan diberikan kepada orangtua dari setiap bayi yang lahir sejak aturan tersebut ditetapkan sampai 2026 mendatang.

“Melahirkan anak adalah keputusan besar dalam hidup yang melibatkan banyak pertimbangan,” kata Lee, dikutip dari CNN.

Kebijakan tersebut juga termasuk langkah pemerintah setempat memangkas bea materai pembeli rumah dari 15 persen menjadi 7,5 persen.

Bantuan dana ini merupakan tambahan dari insentif pajak yang sudah ada bagi para orangtua baru yang enerima potongan pajak tahunan untuk setiap anak, dan potongan tambahan untuk setiap bayi yang dilahirkan.

Ironisnya, bantuan dana tersebut dianggap tidak cukup bahkan untuk membayar sewa rumah satu bulan di Hongkong, apalagi biaya membesarkan anak.

“Ini bahkan tidak dapat menutupi cicilan rumah saya selama satu bulan, serta tagihan gas dan listrik,” kata Ken Lau, ayah dari satu anak di kota yang terkenal mahal itu.

Hongkong memiliki biaya hidup yang tinggi sehingga memengaruhi keinginan penduduknya memiliki keturunan.

Menurut Midland Realty, sebuah agen real estate di Hongkong, rata-rata sewa bulanan untuk sebuah flat seluas 500 kaki persegi dengan dua kamar tidur di kota tersebut adalah sekitar 2.253 dollar AS, sekitar Rp 35 juta.

Jumlah tersebut akan menghabiskan lebih dari 90 persen uang yang dijanjikan pemerintah.

Profesor Paul Yip Siu-fai, yang mempelajari kesehatan masyarakat di Universitas Hongkong, mengatakan pemberian uang tunai satu kali saja tidak akan mengatasi masalah keuangan jangka panjang orangtua.

“Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melahirkan anak, yaitu bagian sebenarnya dari melahirkan, kemudian membesarkannya, dan kemudian mendidiknya,” ujarnya.

Dia berpendapat, pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk membantu orangtua dalam tahap kedua secara bertahap.

Misalnya mendorong lingkungan kantor yang ramah orangtua dengan menawarkan pola shift yang fleksibel.

“Melahirkan seharusnya bukan urusan orang tua saja. Ini harus menjadi tanggung jawab masyarakat,” kata Yip.

Hal serupa telah dilakukan oleh pemerintah Singapura, Korea Selatan dan Jepang dengan jumlah uang yang lebih besar.

Pemerintah Singapura menawarkan uang sebesar 8.036 dolar AS, sekitar Rp 127 juta, untuk anak pertama dan kedua lalu uang 9.497 dollar AS, setara Rp 151 juta, untuk anak ketiga.

Negara dengan tingkat kelahiran 1,05 ini juga menjanjikan cuti melahirkan selama empat minggu, cuti hamil hingga 16 minggu, cuti merawat bayi yang tidak dibayar, dan keringanan pajak untuk ibu yang bekerja.

Sedangkan Korea Selatan yang memiliki tingkat kelahiran 0,78 memberikan insentif sebesar 518 dollar AS per bulan, sekitar Rp 8,2 juta, bagi para orangtua sampai anaknya berusia satu tahun.

Jumlahnya bahkan akan naik menjadi 740 dollar AS, sekitar Rp 11,7 juta, pada tahun depan.

Pemerintah Jepang juga menetapkan aturan serupa berupa tunjangan bulanan sebesar 107 dollar AS, setara Rp 1,7 juta, untuk setiap bayi baru lahir hingga usia dua tahun.

Orangtua yang memiliki anak berusia tiga tahun sampai SMA akan mendapatkan bantuan dana sebesar 66,7 dollar AS per bulan, sekitar Rp 1 juta.

Negeri matahari terbit ini memiliki tingkat kelahiran 1,3 yang juga tergolong rendah dan mengkhawatirkan.