Karpet Merah untuk Korporasi

Sektor pertanian masih sangat menjanjikan bagi investasi. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi domestik untuk subsektor pangan dan perkebunan sampai kuartal III 2011 nilainya mencapai 1.001 juta dollar AS, naik dibandingkan Januari-Desember 2010 sebesar 909 juta dollar AS. Adapun investasi domestik di industri pangan pada periode sama 2011 mencapai 914 juta dollar AS.

Khusus untuk investasi asing pada subsektor pangan dan perkebunan, nilainya mencapai 1.031 juta dollar AS. Adapun investasi di industri pangan mencapai 783 juta dollar AS.

Dalam mendukung realisasi investasi pada subsektor tanaman pangan khususnya budidaya, Kementerian Pertanian menunggu proses validasi dari Badan Pertanahan Nasional terhadap lahan-lahan telantar se-Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Data yang diterima sampai September 2012 dari BPN menunjukkan, ada sekitar 3.000 hektar lahan telantar yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

Namun, jumlahnya masih jauh dari memadai. Di luar itu, ada sekitar 300.000 hektar lahan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang disebutkan berpotensi untuk pertanian. Hasil identifikasi dan evaluasi oleh Kementerian Pertanian, ada 41.790 hektar lahan HPK di Kalimantan Tengah untuk lahan pangan basah, dan 17.307 hektar lahan kering. Di Kalbar ada 39.158 hektar HPK yang potensial untuk lahan pangan basah dan 25.428 hektar untuk lahan kering.

Berbagai dampak

Sekalipun karpet merah telah dibentangkan untuk menyambut investasi swasta dalam budidaya pangan, berbagai kalangan khawatir kebijakan itu justru akan berdampak negatif. Terutama terkait stabilisasi harga, akses masyarakat terhadap pangan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak tegas kehadiran swasta dalam budidaya pangan. Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, mengatakan, food estate merupakan upaya mengakomodasi proses pemindahan lahan secara masif ke tangan swasta.

”Sayang sekali kalau ancaman krisis pangan yang terjadi di dunia dijawab oleh Indonesia dengan membuka investasi pangan bagi swasta,” tegasnya.

Terlalu riskan kalau Indonesia menyerahkan urusan pangan pada swasta. Tidak akan ada kemandirian dari pangan, lahan, benih, produksi hingga pemasaran hasil pertanian. ”Investasi lebih baik ditujukan untuk petani kecil,” katanya.

Edi Sutrisno dari Kelompok Kerja Sawit ADS mengatakan, pembukaan lahan secara luas juga berdampak luas bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi.