Tolak Perpanjangan PPKM, Begini 5 Usul Didi Riyadi untuk Pemerintah

KOMPAS.com - Didi Riyadi merilis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali.

Musisi dan aktor ini menyampaikan pendapatnya itu melalui surat yang diunggah di akun Instagramnya. Curahan hatinya itu datang dari kepeduliannya dan pengalamannya sebagai masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dalam suratnya, Didi menolak perpanjangan PPKM darurat yang sedang diwacanakan oleh pemerintah.

Menurutnya, pembatasan itu hanya akan membuat masyarakat Indonesia sulit bertahan hidup. Khususnya karena kesulitan mencari penghidupan dan mendapatkan penghasilan.

Baca juga: Surat Terbuka Didi Riyadi Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

"Simple saja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," kata Didi dalam suratnya.

Dalam argumennya, ia mengatakan banyak orang sudah kehilangan mata pencahariaan sejak awal pandemi. Selain itu, PPKM dan regulasi serupa yang diberlakukan pemerintah tidak terbukti efektif membendung penyebara virus Covid-19.

Alih-alih memperpanjang status PPKM darurat yang membuat masyarakat sengsara, Didi mengusulkan beberapa hal kepada Presiden Jokowi yakni:

• Menerapkan pembatasan yang lebih ramah

Lockdown, karantina, PPKM atau apapun namanya seharusnya bisa diupayakan dalam bentuk yang lebih ramah. Khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya buruh harian lepas dan para pedagang.

Didi mengatakan, sejumlah kalangan itu hidup dari pendapatannya sehari-hari, bukan gaji bulanan.

"..terlepas pekerjaanya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya," ujar Didi seperti dikutip dari unggahannya.

Baca juga: INFOGRAFIK: Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban di Wilayah PPKM Darurat

• Evaluasi strategi kebijakan

Ia juga menyampaikan usulan agar pemerintah melakukan evaluasi strategi kebijakan dan koodinasi antar lembaga. Khususnya jika PPKM darurat pada 3 sampai 20 Juli tidak berdampak signifikan dan berkorelasi pada penurunan jumlah kasus.

• Sosialisasi dan edukasi masif

Saran ketiga yang disampaikan oleh pria berusia 39 tahun ini, agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya. Khususnya berkaitan penanganan masyarakat yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk melawan virus tersebut.

Baca juga: Respons Mal Soal Penutupan Selama PPKM Darurat

• Menggali ide yang lebih solutif

Menurutnya, pemerintah seharusya tidak melulu membuat kebijakan yang hanya sekedar mengatur tanpa solusi. Perlu ide dan terobosan baru untuk masyarakat yang terkena imbas dari aturan yang ditetapkan.

• Identifikasi masyarakat yang terdampak secara ekonomi

Saran terakhir yang diberikan Didi agar pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. Tentunya hal ini dilakukan dengan alat ukur yang tepat agar bisa mendapatkan bantuan yang layak.

Baca juga: Didenda Rp 400.000 Langgar PPKM, Pedagang Nasi Uduk: Terlalu Besar, Ini Mau Pinjam Dulu