BRT Harus Membuat Publik Beralih

SEMARANG, SELASA-Pengoperasian bus rapid transit atau BRT harus membuat publik terutama pengguna kendaraan pribadi mau beralih memakainya. Jika masyarakat tidak berminat menggunakan layanan BRT, maka Pemkot Semarang dinilai gagal.

Hal itu dikatakan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Agung Budi Margono, seusai rapat komisi, di gedung DPRD Kota Semarang, Selasa (17/2).

"Pengoperasian BRT jangan hanya sekadar ikut-ikutan kota besar lainnya seperti Jakarta dan Yogyakarta, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi Kota Semarang agar bisa mengubah perilaku masyarakat," ujar Agung.

Untuk itu, Agung mengatakan, setidaknya BRT mesti memenuhi tiga aspek antara lain, murah, cepat, dan nyaman yang bisa membuat pengguna kendaraan pribadi dalam hal ini sepeda motor mau beralih.

Menurut Agung, tarif BRT tidak boleh melebihi tarif angkutan umum dengan trayek sama untuk mewujudkan moda transportasi yang murah. Agar cepat, waktu kedatangan BRT juga diharapkan tidak melebihi 3 menit pada jam-jam padat. Adapun tingkat kenyamanan diukur dari kondisi kendaraan yang digunakan.

"Jika tiga hal tersebut tidak dipenuhi dan pengguna kendaraan pribadi tidak beralih, bisa dipastikan program BRT telah gagal," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Andi Agus Wandono mengakui, tidak memiliki target agar pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan BRT dalam waktu dekat. " Sulit untuk membuat pengendara sepeda motor menggunakan BRT," katanya.

Kendati demikian, Andi mengaku optimistis, bahwa pengoperasian BRT koridor I Mangkang-Penggaron dapat mengangkut penumpang setidaknya 50 persen dari kapasitas bus 83 penumpang. "Setelah dioperasikan, targetnya naik menjadi 70 persen," ujarnya. Rencananya, pengoperasian BRT koridor I ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 2009.

Terkait tarif, Andi mengaku akan menekan kembali tarif yang semula dijanjikan maksimal Rp 3.500 per penumpang. "Kami usahakan akan menjadi Rp 3.000 per penumpang dengan melakukan efisiensi pada sumber daya manusia dan biaya perawatan. Hal ini sangat sulit tercapai mengingat tidak adanya subsidi," ucapnya.

Hingga kini, jumlah bus yang akan digunakan baru terdapat 20 armada. Dengan jumlah itu, lanjut Andi, waktu kedatangan setiap bus akan memiliki jeda sepuluh menit.