PT Bio Farma Minta Jaminan Pemerintah

BANDUNG, KOMPAS.com — PT Bio Farma meminta pemerintah menjamin besaran dana subsidi dan pembelian vaksin. Selama ini, mekanisme yang ada tidak mendukung industri pembuatan vaksin di PT Bio Farma.  

Bila ada kebijakan pemerintah yang menjamin subsidi pembuatan dan pembelian vaksin pasti bisa mencegah kemungkinan timbulnya kerugian, kata Direktur Utama PT Bio Farma Isa Masyhur di Bandung, Kamis (13/8).

Isa mengatakan, jaminan pemerintah tentang dana subsidi pembuatan vaksin dan pembelian vaksin belum ditata dengan baik. Akibatnya, PT Bio Farma berpotensi selalu merugi karena pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan.

Dikatakan, PT Bio Farma pernah mengalami kerugian tiga tahun lalu. Tanpa menyebutkan besarannya, Isa mengatakan, saat itu pemerintah tidak membeli seluruh empat antigen yang telah dipesan. Penyebab utamanya, kondisi keuangan pemerintah yang terpuruk. PT Bio Farma tidak ingin kejadian itu terulang lagi.

"Kami bukan lembaga pelayanan publik. Ada banyak karyawan yang harus dibiayai. Nasib karyawan menjadi taruhan bila menjual vaksin di bawah biaya produksi," kata Isa.

Ditanya tentang kemungkinan pembiayaan mandiri, Isa yakin hal itu tidak akan terjadi. Alasannya, bila menggunakan biaya mandiri harga vaksin akan lebih mahal sehingga masyarakat tidak mampu membeli. Selain itu, harga vaksin ditentukan peraturan surat keputusan menteri kesehatan.

Isa mengatakan, untuk menutupi kerugian, pihaknya mengandalkan aktivitas ekspor vaksin. Diperkirakan, aktivitas ekspor menyedot 60 persen proses produksi. Namun, ekspor dikatakan bukan prioritas utama. Bio Farma sebagai produsen vaksin dan serum menyadari tanggung jawab menjamin kebutuhan dalam negeri, terutama mendukung program imunisasi.