Trans-Semarang Belum Penuhi Standar

SEMARANG, KOMPAS.com — Setelah resmi diuji coba pada 2 Mei lalu, bus rapid transit (BRT) yang dinamakan Trans-Semarang akan mulai dioperasikan pada 20 Mei mendatang. Namun, pengoperasian moda transportasi massal ini tetap dinilai prematur karena belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat mengenai BRT Trans-Semarang antara Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5).

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, menilai, Pemerintah Kota Semarang terlalu memaksakan diri dengan mengoperasikan BRT Trans-Semarang pada 20 Mei mendatang. Pertimbangannya, standar pelayanan minimal yang mencakup aspek kenyamanan, keselamatan, keamanan, kecepatan mobilitas, dan harga yang terjangkau belum dapat dipenuhi.

Hal ini karena Pemkot Semarang berencana mengoperasikan BRT Trans -Semarang tanpa disertai dengan penyediaan mesin tiket, petugas tiket, pembuatan marka jalan, dan kelengkapan rambu.

"Tujuan program BRT kan tidak hanya untuk menyenangkan masyarakat saja, tetapi bagaimana membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal sehingga kemacetan dapat teratasi," ujar Agung.

Kadarlusman, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang lainnya, juga mengatakan, pengoperasian BRT Trans-Semarang semestinya ditunda menunggu kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusianya.

"Selain shelter, lalu apa bedanya BRT Trans-Semarang dengan bus Damri jika pembayarannya dilakukan secara manual di atas bus melalui kondektur?" ucap Kadarlusman.

Dari 20 armada yang telah disediakan pemerintah pusat, Pemkot Semarang juga hanya akan mengoperasikan 10 armada BRT Trans-Semarang karena armada lainnya belum memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Padahal idealnya, terdapat 50 armada yang seharusnya disiapkan agar waktu tunggu penumpang tidak terlalu lama.

Sekretaris Komisi C Agung Purno Sarjono menegaskan, pemkot seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu berbagai permasalahan BRT Trans-Semarang sebelum mengoperasikannya, apalagi pengoperasian BRT Trans-Semarang bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi kemacetan tanpa ada penataan parkir yang baik, pengurangan kendaraan bermotor, dan pengaturan jalur angkutan umum.

Desakan pengusaha

Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Andi Agus Wandono mengakui, rencana pengoperasian BRT Trans-Semarang pada 20 Mei mendatang merupakan desakan dari pihak pengusaha yang tergabung dalam konsorsium dan disiapkan menjadi operator. "Sambil dioperasikan, pembenahan BRT akan terus dilakukan sampai benar-benar memenuhi standar pelayanan minimal yang diinginkan," kata Andi.

Andi menambahkan, standar pelayanan minimal, seperti penyediaan mesin tiket, rekrutmen petugas tiket, pembuatan marka, dan pemasangan rambu, ditargetkan sudah dapat dipenuhi pada pertengahan Juni mendatang.