Teror Kekisruhan Pangan, Bomnya Meledak Kemudian

Ada kemiripan perjalanan historis antara penyebab teror bom dan aliran yang diyakini secara spiritual, dengan perjalanan penyakit yang akan (bahkan sudah) anak-anak kita tuai sesuai keyakinan ideologi mereka tentang istilah pangan sehat.

Baru saja kemarin saya menangani remaja laki-laki berusia 16 tahun dengan kegemukan dan sudah menderita diabetes yang sudah berjalan 2 tahun terakhir, menurut ibunya.

Tidak ada perbaikan fisik, bahkan tubuhnya semakin menggemuk dan fokus belajar kian melorot.

Edukasi pola makan yang dipahaminya sebatas ‘boleh makan apa saja, asal terukur dan terkendali’. Dan sederet syahadat klasik aturan makan, seperti kelas gizi semester dua.

Yang ujung-ujungnya sang ibu masih bertanya dengan putus asa, ”Dok, anak saya sukanya nasi goreng dan roti putih berselai coklat untuk sarapan. Terus, bagaimana membuat nasi goreng dan roti putih selai coklat yang sehat?”

Mencari jawabnya sama seperti menghadapi pertanyaan, bagaimana pergi ke pasar becek tanpa harus kena becekan dan baju menyerap bau pasar.

Semakin diamati, semakin horor jika kita menyadari para ibu dan orangtua yang hari ini anaknya berusia remaja, ternyata tidak mempunyai ideologi pangan sehat.

Mereka adalah generasi yang 20 tahun lalu masih berstatus pelajar SMA atau mahasiswa yang bukan hanya tidak lagi mendapat pemahaman Pancasila, tapi juga larut dalam euforia kebebasan mau apa saja. Termasuk bebas makan sesuka hati.

Reformasi bukan hanya ditandai oleh hak azasi manusia yang dibentuk sesuai selera dan pemerintah alergi disebut otoriter.

Tapi juga pemerintah kehilangan nyali untuk memberi batasan linguistik antara istilah perlindungan, pengayoman dan pelarangan. Khususnya di area konsumsi pangan – sebagai pertahanan kehidupan di lini terdepan.

Kebebasan berbicara dan berekspresi yang kebablasan membuat iklan pangan industri menggila, dan publik tidak menyadari bahwa korporasi industri pangan semakin mencengkram menciptakan kecanduan baru, ideologi baru tentang makan dan apa yang seharusnya dimakan.

Sebagian kecil kelompok sudah berteriak sebatas pangan bayi dan pembatasan iklan vulgar (bukan karena mempertontonkan aurat melainkan kebohongan publik yang makin liar) – pemberi ilusi bahwa anak cerdas dan sholeh berkat konsumsi produk pabrik.

Di sisi lain, hujan iklan dan promosi ngawur tentang pangan yang menimpa remaja tak kalah dahsyatnya.

Rasa ingin tahu yang tidak tersalurkan di bidang yang lebih bermanfaat membuat mereka menjajal sensasi lidah dan eksplorasi pengalaman baru di bidang kuliner.

Ada industri bermain di balik itu. Bukan cuma industri komunikasi, tapi justru industri penyedia apa yang dikonsumsi.

Dalam waktu singkat, ideologi ‘gizi demi prestasi tinggi’ yang baru seumur jagung pemahaman dasar fondasinya itu, dilahap habis oleh pelaku bisnis yang katanya turut ‘merangkul program pemerintah’ berbasis pangan lokal.

Seminar digelar, sosialisasi membagi-bagi jinjingan berisi promosi dimulai: dari kemasan teh sarat bergula melebihi ketentuan WHO, hingga camilan yang juga dikritisi WHO mengandung lemak buatan, penyebab serangan jantung sekian puluh tahun kemudian.

Gencarnya ahli gizi pembela industri tidak berimbang dengan ahli gizi yang meletakan ideologi pangan sehat di tatanan yang beretika.

Pemerintah sebagai wasit kerap kewalahan menjadi penengah, bahkan lebih sering terpesona dengan pasukan pembawa sponsor dan janji.

Yang perlu disayangkan, tidak banyak kondisi kamar praktek terpapar di sana. Angka-angka bisu hanya memberi teror saat riset kesehatan dasar 5 tahun sekali disajikan, tentang insiden penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes dan kanker.

Silakanlah industri berkiprah, seperti halnya di negara-negara maju, jika remaja kita sudah fasih mengunyah sayur dan mahasiswa yang lembur berbekal buah.

Ini saja kita masih gagap dengan pembagian ‘Isi Piringku’ yang belum genap setengah tahun. Sangat mengerikan, jika porsi pangan sehat digeser oleh camilan yang ‘dianggap sehat’.

Atau, jika memang industri pangan sudah begitu "kebelet" dengan penjualan, ketimbang menghujani anak negri sendiri, jadikanlah produk itu sebagai komoditi ekspor.

Jika memang betul bergizi dan baik untuk kesehatan, apalagi harganya ekonomis, pasti jadi rebutan pangsa pasar internasional

Teori relativitas moral yang dipahami secara keliru membuat manusia semakin kocar-kacir menemukan makna hidupnya.

‘Apa yang baik dan benar bagi kamu, belum tentu baik dan benar bagi saya’ bagai gayung bersambut sejak Indonesia memasuki era baru 20 tahun yang lalu.

Begitu pula kategori yang ‘tidak lagi dikonsumsi’ dipoles menjadi ‘dikurangi’ – agar memberi ruang bagi siapa saja yang masih punya peran bermain, baik di sektor industri maupun perdagangan. Padahal, tubuh manusia bukan produk industri dan apalagi bisa dimanipulasi.

Tidak banyak yang menyadari bahwa kondisi kita berbeda dengan Amerika, misalnya. Itu saja pihak badan pengawasan obat dan makanan di sana menuntut produsen dan gerai kopi membayar denda, karena mereka gagal membuktikan bahwa akrilamid tidak menyebabkan kanker.

Padahal, semua hasil penggorengan biji kopi mereka menghasilkan produk akrilamid tersebut. Denda yang ditarik ujung-ujungnya untuk asuransi risiko kanker publik yang diprakirakan akan meledak.

Di sini? Mana bisa. Tidak ada satu pun industri pangan bisa ditodong untuk semua jenis penyakit tidak menular, yang diam-diam secara menahun disebabkan oleh ulah mereka dan keliaran iklan yang merangsang mata remaja.

Bahkan, industri pangan jelas-jelas menggandeng tangan institusi kesehatan, menjadikannya ‘konco’ – dan sesama kawan tak ada istilah menelikung, bukan?

Teror di berbagai penjuru, baik yang disadari maupun tidak ada di sekitar kita. Negara wajib melakukan upaya perlindungan, dan dengan penjelasan serta niat baik, pembatasan atau pelarangan memang kerap kali diperlukan.

Seperti halnya seorang ayah melarang anaknya main senjata api. Senjata api tidak selamanya buruk. Tapi, jelas bukan di tangan seorang anak. Apalagi, menganggap bisa foto dan punya senjata api itu ‘keren’.